M. Ridha Saleh-Peneliti Senior WALHI Institut Beberapa hari terakhir ini kedamaian dan kemanusiaan kita tergangu oleh rentetan musibah, dari musibah pesawat terbang hingga peristiwa alam yang melanda sejumlah daerah seperti gempa bumi dan…
Pekanbaru, 21 Januari 2021—Jikalahari dan Walhi Riau mendesak Gubernur Riau dan DPRD Provinsi Riau segera mencabut Pasal 1 angka 69, Pasal 23 ayat (4), Pasal 38 ayat (1) dan (2), Pasal 46 ayat (2) huruf c, d dan e, dan Pasal 71 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau Tahun 2018-2038 pasca terbit putusan Mahkamah Agung Nomor 63 P/HUM/2019. “Putusan ini bukti Gubernur Riau Andi Rachman dan DPRD 2014-2019 memaksakan kehendak dengan terburu-buru menetapkan Perda RTRWP Riau 2018-2038, menutup ruang partisipasi publik dan menguntungkan cukong dan korporasi yang selama ini merusak hutan tanah, dalam Pola Ruang RTRWP Riau,” kata Made Ali, Koordinator Jikalahari.
Pekanbaru, 17 Desember 2020—WALHI Riau apresiasi majelis hakim Mahkamah Agung (MA) yang menolak permohonan Peninjauan Kembali (PK) yang di ajukan PT Nasional Sago Prima (NSP) dalam kasus kebakaran hutan dan lahan di Pulau…
Pekanbaru, 1 Desember 2020—Walhi Riau menghelat webinar jelang Konsolidasi Daerah Lingkungan Hidup (KDLH) dengan tema “Menyoal, Putusan Denda, Perbaikan Akibat Tindak Pidana dan Perdata, Ganti Rugi dan Tindakan Pemulihan Lingkungan Dalam Kasus Korporasi Pembakar Hutan dan Lahan di Riau”. Menurut WALHI Riau, belum dilaksanakannya putusan denda, kerugian lingkungan hidup hingga pemulihan atas kasus kekabaran hutan dan lahan oleh korporasi tentunya mencederai rasa keadilan dan berpotensi pada kerusakan yang lebih parah di Provinsi Riau. Belum lagi, putusan yang tidak dilaksanakan tersebut tentunya melahirkan preseden buruk sekaligus tidak memberikan efek jera yang maksimal.
Pekanbaru 19 Oktober 2020, Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial merupakan salah satu langkah percepatan pemerintah nasional untuk memberikan kepastian hukum dan pengelolaan kawasan untuk peningkatan ekomoni masyarakat, sempena HUT Walhi Nasioanal ke 40,…
Jakarta, 4 Oktober 2020 – Hutan Tanaman Industri (HTI), sebuah framing diksi untuk kegiatan industri esktraktif yang seolah ramah lingkungan. Aktivitas industri ini malah mengalih-fungsikan hutan alam menjadi kebun kayu monokultur skala besar.…
Koalisi Masyarakat Sipil Pemantau Korupsi dan Peradilan Bersih—Jikalahari, LBH Pekanbaru, Walhi Riau dan Senarai—melaporkan Majelis Hakim Saut Maruli Tua Pasaribu, Sarudi dan Darlina Darwis ke Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik…
Pekanbaru, 10 September 2020–Koalisi Selamatkan Hutan dan Lingkungan Hidup Riau menuntut Gubernur Riau untuk merealisasikan kebijakan Riau Hijau yang digadang-gadang sejak pencalonan pada Pilkada 27 Juni 2018. Bahkan Syamsuar sehari setelah dilantik menjadi Gubernur Riau menegaskan penyusunan konsep Riau Hijau dengan partisipasi masyarakat dalam 100 hari menjabat.
Siaran Pers Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jakarta, 4 September 2020 – Langkah korektif sektor kehutanan yang didengungkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak seindah pemberitaan media. Kecenderungan meningkatnya akses rakyat di kawasan…
Pekanbaru, 13 Agustus 2020–Koalisi untuk Masyarakat Adat untuk Hutan dan Tanah mengapresiasi Lembaga Adat Melayu Riau yang memberikan penghargaan majelis upah-upah dan tepuk tepung tawar untuk Bongku bin Jelodan yang dikrminalisasi PT Arara…
Pekanbaru, 15 Juni 2020—Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pekanbaru mendampingi korban ancaman dan intimidasi aksi solidaritas Bongku melalui media elektronik untuk melaporkan kejadian ke Reskrimsus Polda Riau, LBH Pekanbaru melakukan laporan pengaduan agar pihak…
Pekanbaru, 12 Juni 2020— Koalisi Masyarakat Adat untuk Hutan dan Tanah memberikan keterangan terkait pembebasan Bongku oleh Lapas kelas II Bengkalis. Bongku Bin Jelodan dinyatakan bebas pada 10 Juni 2020 melaui asimilasi sesuai…