“PERTEGAS GERAKAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK KEDAULATAN WILAYAH KELOLA RAKYAT”
Pertemuan Daerah Lingkungan Hidup (PDLH) Walhi Riau ke VI Tahun 2021 merupakan rangkaian kegiatan konsolidasi gerakan advokasi masyarakat sipil yang fokus pada isu-isu sumber daya alam, lingkungan hidup, dan hak-hak rakyat. PDLH WALHI Riau dilakukan dalam periode empat tahun sekali sekaligus untuk memilih pemimpin dan menyusun kepengurusan WALHI selanjutnya. PDLH juga merumskan dan menyusun program kerja dan rencana strategis organisasi dalam melakukan kerja-kerja advokasi. WALHI mengemban misi sebagai organisasi perjuangan penegakan kedaulatan rakyat atas sumber‐sumber kehidupan. Untuk mewujudkan misi tersebut WALHI memainkan peran: Pertama, menggalang sinergi yang berorientasi pada nilai‐nilai: Hak asasi manusia; Demokrasi; Keadilan gender; Keadilan ekologis; Keadilan antar generasi; Persaudaraan Sosial; Anti kekerasan; Keberagaman, dan dengan mengedepankan prinsip‐prinsip utama: Keterbukaan; Keswadayaan; Profesional; Keteladanan; Kesukarelawanan. Kedua, mendorong proses transformasi sosial dengan cara: (1) mengembangkan potensi kekuatan dan ketahanan rakyat; (2) mengembalikan mandat negara untuk menegakkan dan melindungi kedaulatan rakyat; (3) mendekonstruksikan tatanan ekonomi kapitalistik global yang menindas dan eksploitatif menuju ke arah ekonomi kerakyatan; (4) membangun alternatif tata ekonomi dunia baru; serta (5) mendesakkan kebijakan pengelolaan sumber‐sumber kehidupan rakyat yang adil dan berkelanjutan.
Walhi Riau selama ini aktif mengawal kerja-kerja advokasi sumber daya alam, lingkungan hidup, dan hak-hak rakyat. Mendorong kebijakan yang berpihak pada rakyat serta perbaikan lingkungan hidup dan memberikan kepastian hukum atas hak-hak masyarakat atas sumber-sumber kehidupannya. Hal ini terlihat jelas bagaimana WALHI Riau turut aktif dalam mendorong kebijakan perbaikan tata kelola gambut dalam Riau Hijau, turut aktif dalam mengawal kebijakan Siak Hiaju untuk penyelesaian konflik agraria, pengurangan resiko kebakaran hutan dan lahan serta mendorong review perizinan. Bekerja di Bengkalis dan Meranti dalam mengawal penyelamatan pesisir dan pulau-pulau kecil. Mengamban mandat untuk mempertahankan kedaulatan rakyat atas lingkungan hidup dan sumber – sumber kehidupan sebagai respon persoalan lingkungan, WALHI Riau sebagai bagian dari rakyat menjadikan gerakan lingkungan hidup yang inklusif dengan mendukung kedaulatan rakyat atas ruang kelola yang berbasiskan kearifan lokal melalui narasi tanding konsep kebijakan yang berkeadilan antar generasi dalam pemanfaatan dan perlindungan lingkungan hidup. WALHI Riau menginisiasi sebuah langkah hukum melalui skema hak gugat warga negara. Gugatan ini dilakukan guna medorong sekaligus mengefektifkan kebijakan pengelolaan dan melakukan pembatasan penggunaan plastik sekali pakai sekaligus melakukan penanganan pengelolaan sampah secara lebih baik.
PDLH VI WALHI Riau menurunkan garis besar program kerja WALHI Nasional, politik dan kebijakan WALHI yang akan menjadi panduan WALHI Riau empat tahun kedepan dalam melakukan kerja advokasi dan kerja-kerja politik. Guna memperkuat dan memaksimalkan hasil advokasi selama empat tahun ke depan, dibutuhkan bacaan situasi dan narasi tanding yang mampu membuka wacana bagi seluruh komponen WALHI Riau. Untuk menyusun rencana empat tahun ke depan, diperlukan pertemuan yang dapat memberikan kesempatan yang lebih luas bagi aktivis, penggiat advokasi serta masyarakat luas untuk berpartisipasi terlibat dalam proses diskusi.
Musyawarah merupakan kegiatan penting dalam PDLH VI WALHI Riau, seluruh komponen WALHI Riau menyusun rancangan kerja keorganisasian, program kerja dan rekomendasi politik WALHI Riau dalam melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan statuta WALHI untuk periode 2021-2025.
Dokumentasi Kegiatan
