Siaran Pers
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) ED Riau
Pekanbaru, 12 Mei 2023. WALHI Riau mendukung masyarakat Desa Pulau Bayur untuk tetap mempertahankan kualitas lingkungan dengan menjaga dan mengelola kebun sebagai sumber bertahan hidup, ini bukti perlawanan terhadap perusahaan tambang yang sudah merusak jalan juga mengancam lahan masyarakat untuk eksplorasi tambang batu bara.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Riau Pekanbaru, 23 April 2022—Sejalan dengan tema Hari Bumi, “Invest To Our Planet,” WALHI Riau bersama Eksekutif Nasional WALHI dan 27 Eksekutif Daerah lainnya pada peringatan Hari Bumi…
Kolaborasi Pemerintah Kabupaten Siak dengan WALHI Riau & ICEL Pekanbaru, 04 April 2022— Statistik KLHK (2021) menyebut terdapat tujuh puluh enam produk kebijakan tingkat Provinsi, Kota dan Kabupaten yang mengatur pengurangan penggunaan plastik…
Kolaborasi Pemerintan Kabupaten Siak dengan WALHI Riau dan ICEL Pekanbaru, 30 Maret 2022—Masih kurangnya pemahaman masyarakat khususnya generasi muda di Kabupaten Siak soal Peraturan Bupati nomor 103 tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong…
Pekanbaru, 24 Maret 2022—WALHI Riau dan ICEL melangsungkan diskusi terfokus bersama pemerintah Kabupaten Siak, tokoh masyarakat dan CSO guna mendorong penguatan kebijakan pembatasan plastik sekali pakai khusunya Peraturan Bupati nomor 103 tahun 2019…
Pekanbaru, 23 Maret 2022—Keberadaan hutan dan air sangat vital bagi kehidupan seluruh spesies di bumi. Karena itulah pada momentum peringatan Hari Hutan dan Hari Air Sedunia yang jatuh pada tanggal 21 Maret dan…
Pekanbaru, 02 Maret 2022—Hari ini sidang gugatan warga Negara atau Citizen Law Suit (CLS) terhadap persoalan sampah Kota Pekanbaru dengan nomor 262/Pdt.G/2021/PN Pbr memasuki tahap pembacaan gugatan. Sidang yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Pekanbaru ini…
Siaran Pers Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Riau Seminar dan Deklarasi Anak Muda Riau Lawan Krisis Iklim Pekanbaru, 9 Desember 2021— WALHI Riau bersama WANAPALHI STMIK Amik Riau dan Mapala Suluh FKIP Universitas…
Pekanbaru, 13 November 2021—Mahkamah Agung melalui Putusan Putusan Nomor 13 P/HUM/2018 tanggal 31 Mei 2018 menyatakan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Putusan tersebut membatalkan dua norma terkait aktivitas tambang dan kedok kepentingan umum yang berpotensi menggusur dan mengancam wilayah adat di Riau. Sayangnya, lebih tiga tahun pasca putusan tersebut, baik Gubernur dan DPRD Provinsi Riau belum memberi respon positif dengan mengubah dan/atau menambahkan norma yang memperkuat hak masyarakat adat atas tanah ulayatnya.
Riau memiliki lahan gambut seluas 4,04 jt hektar yang merupakan 56,1 % luas total gambut di Sumatera. Kondisi ini tidak sepenuhnya baik, tahun 2017 disebutkan 2.4 juta hektar dalam kondisi kritis akibat kebakaran…
“PERTEGAS GERAKAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK KEDAULATAN WILAYAH KELOLA RAKYAT” Pertemuan Daerah Lingkungan Hidup (PDLH) Walhi Riau ke VI Tahun 2021 merupakan rangkaian kegiatan konsolidasi gerakan advokasi masyarakat sipil yang fokus pada isu-isu sumber…
Dalam Seminar ini, isu yang dibahas seputar pengelolaan lingkungan hidup di perkotaan khususnya pengelolaan sampah. Isu ini penting mengingat pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru menjadi perhatian publik dan pemerintah nasional yaitu Kementerian Lingkungan…
