Kedatangan Presiden Jokowi ke Desa Sungai Tohor Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Meranti pada akhir November 2014 lalu mejadi momentum bagi penyelamatan hutan gambut di Riau. Datangnya beliau ke Desa Sungai Tohor ini sempat…
TEMBILAHAN, 5 DESEMBER 2014 — Satu hari pasca penundaan agenda sidang pembacaan tuntutan Jaksa Penuntut Umum kepada 21 orang terdakwa kasus pembakaran alat berat PT. SAL di Pengadilan Negeri Tembilahan, WALHI Riau secara…
Bencana asap yang terjadi di Riau pertengahan tahun 2014 menyebabkan kesengsaraan bagi masyarakat Riau khususnya masyarakat Desa Sungai Tohor kecamatan Tebing Tinggi Timur kabupaten Kepulauan Meranti.  Kebakaran yang diakibatkan Kelalaian PT. National Sago Prima…
“Blusukan Asap†menjadi momentum terobosan Jokowi dalam menyelesaiakan akar masalah kebakaran hutan dan bencana asap di Indonesia. silahkan isi petisinya change.org/blusukanasap , Petisi yang diluncurkan pada Selasa, 28 Oktober 2014 tersebut hingga Jumat siang (14/11)…
Menanti komitmen pemerintah untuk mengatasi kebakaran lahan yang mengakibatkan bencana asap yang selalu berulang #blusukanasap silahkan isi petisinya change.org/blusukanasap , Petisi yang diluncurkan pada Selasa, 28 Oktober 2014 tersebut hingga Jumat siang (14/11) telah mendapat…
Jakarta- Â Hingga saat ini kejadian kebakaran hutan dan lahan masih terus berlangsung, menurut catatan sejarah di indonesia Kebakaran hutan besar di Indonesia pada abad 20 terjadi pada tahun 1982/1983 terutama di Kalimantan Timur…
Pekanbaru, Kamis 21 agustus 2014—Koalisis Pemburu Penjahat Lingkungan yang terdiri dari Wahli Riau, jikalahari, Riau Corruption Trial, LBH Riau, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO, Fitra Riau dan Himpunan Pelajar Pemuda dan…
Warga pemrotes dari Pulau Padang, Riau memberi waktu seminggu kepada Menteri Kehutanan untuk mencabut SK Menhut 327 tahun 2009 tentang Izin Tanaman Industri PT RAPP di Pulau Padang. Salah seorang warga, Muhammad Ridwan…
KOALISI Â Pendukung Perjuangan Rakyat Kepulauan Meranti mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) segera bertindak menyelesaikan kasus kehutanan di Riau terutama di Pulau Padang, Kabupaten Kepulauan Meranti. Â Presiden harus bergerak cepat untuk mencegah aksi bakar diri 10 Â warga setempat.
Penangguhan izin terhadap PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) solusi cepat yang bisa diambil pemerintah guna memberi waktu bagi penyelesaian konflik antara perusahaan dengan masyarakat.
Riko Kurniawan, jurubicara koalisi mengatakan, koalisi menilai aksi bakar diri masyarakat tidak patut terjadi. Namun, keputusan bertindak ekstrim ini terjadi akibat frustasi tinggi karena masyarakat telah kehilangan harapan. Sebab, fungsi pemerintah dalam melindungi warga tak berjalan.
“Upaya penyelesaian konflik yang telah dan sedang dilakukan pemerintah selalu mengedepankan kepentingan industri dan memposisikan masyarakat pada ketidakadilan,†katanya, Jumat(29/6/12).
Untuk itu, Presiden harus mengambil-alih tanggung jawab menghentikan keputusan ekstrim dari masyarakat korban konflik kehutanan di Riau dan di sejumlah daerah lain.  “Ini kesempatan baik bagi presiden memulai menata kembali persoalan di Kementerian Kehutanan,†ujar dia.
Warga Pulau Padang yang membentuk Posko Bakar Diri di DPRD Riau. Jika pemerintah cenderung mengakomodir keinginan pengusaha besar, dan masyarakat lokal makin terpinggirkan, konflik antara warga dan perusahaan tak akan pernah usai. Foto: Ahlul Fadli
Siaran Pers Bersama SEKBER RIAU Banalitas Polisi Dalam Konflik Sumberdaya Alam : Penembakan Petani Batang Kumuh, Rokan Hulu, Riau Hari ini, Kamis 2 Februari 2012, kembali terjadi penembakan terhadap 5 (lima) orang…
Pekanbaru Polemik sengketa lahan warga Pulau Padang, Kab Meranti, Riau dengan PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) menuai kesepakatan. Lahan masyarakat yang masuk dalam konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) di-inklaf (dikeluarkan).Demikian disampaikan, Dirjen Bina…