Beranda Siaran Pers Catatan Diskusi/ Kegiatan Diskusi Puncak Vorest Fest: Konflik Sumber Daya Alam Dan Kedaulatan Pangan Lokal

Diskusi Puncak Vorest Fest: Konflik Sumber Daya Alam Dan Kedaulatan Pangan Lokal

118
0

Catatan Diskusi
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Riau

Pekanbaru, 04 Januari 2022—WALHI Riau menggelar diskusi bertema Konflik Sumber Daya Alam Dan Kedaulatan Pangan Lokal pada Sempena Puncak Vorest Fest dan Hari HAM Sedunia, Sabtu, 10 Desember 2022. Diskusi ini dihadiri oleh beberapa perwakilan masyarakat yang berasal dari berbagai daerah dengan beragam pengalaman konflik agraria, seperti Eri Yanto dari Pulau Rupat, Franky dari Desa Sungai Tohor, Nur Hafizli dari Desa Sendanu Darul Ikhsan, Kazzaini KS dari Pulau Mendol, Tan Bulkhaini dari Desa Cipang Kanan Rokan Hulu, dan Budy Utamy tokoh seniman Riau.

Diskusi yang diadakan di Gedung Balai Drs. Sutan Balia, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Riau ini dimoderatori oleh Reva Dina Asri dari LPM Bahana Mahasiswa. Ada kurang lebih 50 anak muda, mahasiswa, dan masyarakat umum yang turut hadir mengikuti kegiatan diskusi. Ringkasan paparan masing-masing pemantik diskusi dapat disimak pada bagian di bawah.

1. Kazzaini KS (Masyarakat Pejuang Pulau Mendol)

Sebagai pengantar, Kazzaini menyampaikan tentang letak posisi Pulau Mendol. Pulau Mendol merupakan Kecamatan terujung dari Kabupaten Pelalawan yang dikenal dengan nama Pulau Penyalai. Kazzaini mengatakan, Pulau Penyalai merupakan daerah yang jenis tanahnya gambut. Permasalahan yang saat ini dihadapi oleh masyarakat Pulau Mendol yaitu krisis air yang diakibatkan alih fungsi hutan menjadi pohon sawit.

”Pulau ini sangat tinggi tingkat kerentanan abrasinya, dan saat ini mengalami krisis air. Hal ini disebabkan hutannya diganti dengan sawit. Krisis air dikarenakan adanya ancaman yang diberikan oleh korporasi sawit. Pulau penyalai hanya seluas 30.000 Ha, sedangkan HGU yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk ditanami sawit sekitar kurang lebih 6000 ha. Jika HGU ini tidak segera dicabut maka pulau ini akan habis,” ujar Kazzaini.

Masyarakat Pulau Mendol memiliki penghasilan dari bidang pertanian yang dikenal dengan Padi Penyalai. Padi Penyalai merupakan padi organik yang ditanam dan tidak menggunakan pupuk kimia. Masyarakat biasanya hanya menggunakan racun untuk rumput. Mereka menyakini penggunaan pupuk kimia untuk padi hanya akan menurunkan kualitas padi untuk produksi berikutnya. Setiap tahunnya dalam satu kali panen raya menghasilkaan 140 ribu ton dengan total 2,5 ton per hektarnya.

2. Franky (Masyarakat Desa Sungai Tohor Kepulauan Meranti)

Masyarakat Sungai Tohor Kepulauan Meranti khususnya masyarakat Tebing Tinggi mengembalikan konsesi daulat atas rakyat dari PT Lestari Unggul Makmur (LUM) pada tahun 2016. Franky mengatakan, jika berbicara tentang Tebing Tinggi Timur pasti dikaitkan dengan sagu dikarenakan pusat sagu terbaik di dunia ada di situ, khususnya di Desa Sungai Tohor.

Di samping itu, Franky bercerita dalam proses pencabutan izin PT LUM butuh proses yang panjang dan dukungan dari masyarakat setempat. Tahun 2014 terjadi kebakaran hutan yang menyebabkan kekeringan. Hal ini juga disebabkan oleh PT LUM yang membuat ribuan kilometer kanal untuk pembuangan air ke laut karena tujuan mereka menanam Pohon Akasia yang tidak membutuhkan banyak air.
”Namun seiring waktu, timbul ide kreatif dari masyarakat Sungai Tohor untuk membuat sekat kanal untuk mengairi sagu. Hal ini sangat membantu pertumbuhan sagu yang membutuhkan air,” kata Franky.

Sagu menjadi komoditas penunjang perekonomian masyarakat Sungai Tohor. Namun kendala baru yang dialami masyarakat Sungai Tohor adalah persoalan limbah. Kata Franky, dalam 1 hari limbah sagu mencapai berat 70-80 ton, dan dalam 4 hari masyarakat mengeluarkan 500 ton sagu. Namun dengan bantuan aktivis lingkungan, masyarakat dapat mengelola limbah sagu menjadi pakan ternak dan batako.
”Masyarakat Sungai Tohor meyakini apapun masalahnya jika ada kemauan pasti dapat teratasi,” tutup Franky.

3. Nur Hafizli (Warga Desa Sendanu Darul Ikhsan)

Nur Hafizli warga dari Kepulauan Meranti menyampaikan, kendala yang dialami di Desa Sendanu Darul Ikhsan yaitu bagaimana bisa menanam seperti petani lain tanpa merusak unsur tanah gambut.

“Dahulu sistem pengelolaan lahan sistem tebas dan bakar, namun seiring pengetahuan berkembang, masyarakat sadar membakar dapat merusak unsur tanah gambut. Tanah gambut terbagi menjadi gambut dalam, kilang manis, gambut tipis. Selanjutnya pengelolaan dilakukan dengan cara ditebas, dan dicangkul lalu menggunakan pupuk dolomit,” kata Hafiz.

Hafiz juga menambahkan, menanam di tanah gambut diawali dengan membersihkan lahan seperti dicangkul dan menggunakan dolomit dan tahap akhir dengan menaburkan kompos yang berasal dari hewan dan sisa-sisa konsumsi dapur. Kendala saat ini bagaimana menggantikan pupuk dolomit di tanah gambut karena penggunaan dolomit di tanah gambut membutuhkan dolomit 2 kali lipat daripada tanah mineral.

4. Eri Yanto (Nelayan Pulau Rupat Bengkalis)
Eri Yanto memaparkan, sejak PT Logomas Utama menambang pasir, nelayan Pulau Rupat kehilangan mata pencaharian di laut. “Sejak PT Logomas beroperasi hasil tangkapan nelayan berkurang. Harapan masyarakat, izin PT Logomas segera dicabut, dikarenakan ini menjadi masalah utama bagi masyarakat nelayan dan kerusakan di laut Rupat Utara,” harap Eri.

5. Tan Bulkhaini (Warga Desa Cipang Kanan Rokan Hulu)

Dalam paparannya, Kamal biasa ia disapa, menyampaikan pada Tahun 2018 terjadi penolakan besar-besaran yang dilakukan oleh warga Cipang Raya terkait pembangunan waduk. Cipang Raya merupakan gabungan dari empat Desa: Cipang Kiri Hulu dan Hilir, Cipang Kanan Hulu Dan Desa Tibawan. Bendungan yang akan dibangun di Koto Ruang sangat berimbas pada keempat Desa Cipang Raya.

Kamal juga menyayangkan perubahan-perubahan yang dilakukan oleh masyarakat yang memandang bahwa sawit merupakan komoditi yang menguntungkan dan dijadikan sebagai sumber penghasilan utama.

“Padahal, masyarakat bisa mengembangkan palawija. Palawija merupakan sumber makanan pokok. Meskipun masyarakat desa mulai beralih ke sawiit, tapi saya tetap menekuni palawija,” tegas Kamal.

Kamal juga meyampaikan dampak yang dirasakan dari adanya perubahan iklim. Perubahan iklim berpengaruh dan menyebabkan beberapa perubahan adat istiadat yang dilakukan oleh masyarakat, misalnya semakin hilangnya tradisi turun mandi akibat sungai yang mulai mengalami kekeringan, dan lain sebagainya.

“Menjaga lingkungan yang baik bukan hanya tugas aktivis lingkungan saja, setiap orang bisa melakukannya. Karena jika alam terjaga maka akan berpengaruh terhadap kehidupan yang lebih baik,” tutup kamal.

6. Budy Utamy (Seniman Riau)

Budy Utamy, seniman Riau yang biasa disapa Uut, memaparkan tentang keterkaitan masyarakat adat Riau dengan sumber daya alam yang ada di provinsi tersebut. Uut menyampaikan bahwasannya adat lahir dari alamnya. Alam membentuk manusia untuk membuat sebuah pengetahuan sehingga masyarakat bisa bertahan.

“Kita tidak pernah menemukan dan mendengar bahwa ada adat yang mencederai alamnya. Hal ini bisa dikaitkan dengan bagaimana cara suku Talang Mamak mengelola hutannya. Mereka mengelola hutan mereka dengan teknologi mereka sendiri. Jika kebakaran hutan disebabkan oleh teknologi yang biasa digunakan masyarakat adat Talang Mamak, kita tidak akan pernah menemukan hutan sampai saat ini,”ungkap Uut.
Uut juga bercerita, sejak tahun 2014 masyarakat adat suku Talang Mamak sudah mengalami krisis air di beberapa Talang yang terdiri dari 20 kebatinan. Hal ini sangat mempengaruhi masyarakat adat dalam mengelola kebutuhan pangannya.

Uut juga menyampaikan beberapa persoalan yang dialami oleh masyarakat adat pesisir seperti, mayarakat kuantan yang sudah sulit untuk menemukan kayu dalam pembuatan jalur, hal ini tentunya menjadi krisis bagi kelangsungan adat mereka. Sementara di daerah Bengkalis untuk pembuatan kompang sebagai alat musik tradisional melayu saat ini kayu tersebut juga sudah sulit ditemukan. Selain itu, Uut juga aktif bergerak di daerah Rimbang Baling sejak Tahun 2015-2019. Menurutnya, Rimbang Baling merupakan hutan yang masih sehat yang memiliki keanekeragaman hayati yang masih terjaga dengan luas 141.225 Ha. Sementara itu, di tengah hutan Rimbang Baling ada 12 kampung tua yang sudah ada di catatan abad ke-16. Rimbang Baling lantas dijadikan suaka margasatwa yang tidak memperbolehkan ada aktivitas manusia di dalamnya.

Uut juga menyampaikan bagaimana masyarakat Kampar Kiri Hulu yang memiliki akses hanya dengan menggunakan sampan. “Pada tahun 2014 kemarin, ada pengajuan izin tambang batu bara, lalu pada tahun 2017 perusahaan tersebut sudah mendapatkan izin untuk beroperasi di kawasan sungai Rimbang Baling. Jika hal ini terjadi maka rusaklah ekosistem di daerah Rimbang Baling,” ungkap Uut.

Di akhir diskusi, sesi tanya jawab diikuti peserta yang hadir dari berbagai komunitas. Beberapa peserta yang merespon diskusi ini terdiri dari mahasiswa yang berasal dari Bengkalis, Ikatan Mahasiswa Kota Dumai, Mahasiswa dari IPB, dan Masyarakat adat Suku Sakai.

Diskusi lengkapnya dapat disimak melalui link YouTube WALHI Riau berikut ini Diskusi Puncak Vorest Fest

Artikel SebelumnyaKapitalisme dan Kekerasan Terhadap Perempuan
Artikel SelanjutnyaPerppu Cipta Kerja; Pembangkangan yang Mengakselerasi Trend Pelepasan Kawasan Hutan Riau untuk Perkebunan Kelapa Sawit di Tahun Politik?

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini