Catatan Diskusi
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Riau
Pekanbaru, 24 Desember 2022—WALHI Riau menaja sebuah diskusi bertema Kapitalisme dan Kekerasan terhadap Perempuan pada Sabtu, 26 November 2022. Diskusi ini dilakukan dalam rangkaian Vorest Fest dan 16 Hari Anti kekerasan Terhadap Perempuan (16 HAKTP). Pemateri dalam diskusi berasal dari berbagai latar belakang organisasi. Pemateri pertama Jihan Fauziah dari YLBHI-LBH Jakarta. Jihan memaparkan tentang Ketidakadilan gender. Pemateri kedua Reva Dina Asri dari Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Bahana Mahasiswa Universitas Riau (UNRI). Reva menyampaikan beberapa pendampingan yang dilakukan Bahana Mahasiswa terhadap korban penyimpangan kekerasan seksual di dunia pendidikan, khususnya di UNRI. Pemateri ketiga, Risma Umar dari Aksi for Justice. Risma memaparkan tentang kapitalisme dan patriarki sebagai akar kekerasan terhadap perempuan.
Even Sembiring, Direktur Eksekutif WALHI Riau membuka diskusi ini dengan sambutan singkat. Dalam sambutannya, ia menjelaskan latar belakang WALHI Riau memilih tema diskusi. Tema diskusi Kapitalisme dan Kekerasan Terhadap Perempuan diambil karena praktik kapitalisme yang sekedar menguntungkan segelintir pihak dan memiliki watak eksploitatif membuahkan tindakan represif dan intimidatif terhadap perempuan.
“Diskusi ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan bagi internal WALHI Riau dan para peserta diskusi, sehingga mempu mengikis hingga meruntuhkan budaya patriarki. Kegiatan ini juga jadi bagian kerja organisasi guna mengarusutamakan isu keadilan gender. Proses ini selanjutnya bertransformasi menjadi kepercayaan, sehingga salah satu syarat mewujudkan keadilan ekologis dapat terpenuhi,” sebut Even.
Diskusi ini dilangsungkan secara online dan diikuti oleh kurang lebih 30 peserta. Ringkasan paparan masing-masing pemantik diskusi dapat disimak pada bagian di bawah.
1. Jihan Fauziah H (YLBHI-LBH Jakarta)
Sebagai pengantar, Jihan memaparkan tentang ketidakadilan gender. Menurutnya, ketidakadilan gender ini terjadi karena adanya suboordinasi. Seringkali perempuan dianggap sebagai suboordinat atau kelas kedua dan diberi pelabelan (stereotip) negatif yang mengacu pada bagaimana cara perempuan berpakaian, cara perempuan berjalan, bahkan sikap perempuan itu sendiri. Berdasarkan kasus-kasus yang ditangani langsung oleh LBH Jakarta terdapat tujuh poin bentuk ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan di wilayah urban. Tujuh poin tersebut, yaitu (1) perempuan sebagai pekerja atau buruh; (2) perempuan yang mengalami KDRT; (3) erempuan korban kekerasan seksual; (4) perempuan korban kekerasan berbasis gender online (KBGO); (5) perempuan korban pinjaman online; (6) perempuan korban pencemaran lingkungan; dan (7) perempuan korban penggusuran paksa.
Menurut Jihan ada banyak cara bagi kita untuk mengambil peran untuk mendorong perempuan agar berani melawan kekerasan yang dihadapinya. Selain itu, penting bagi sesama perempuan untuk saling bersolidaritas dan saling mendukung.
“Sebagai sesama perempuan tentu harus saling mendukung dan mensupport satu sama lain. Khususnya terhadap perempuan yang menjadi korban, mereka harus diberi ruang untuk didengar, dipercaya ceritanya, dan didampingi. Kehadiran bersama korban akan yang bisa memberi kekuatan bagi mereka,” sebut Jihan.
2. Reva Dina Asri (LPM Bahana Mahasiswa)
Bahana Mahasiswa adalah sebuah UKM yang bergerak di bidang jurnalistik. Bahana Mahasiswa aktif untuk menuliskan kasus-kasus di Universitas Riau dalam sebuah cetakan majalah. Ketika pandemi, Reva menjadi salah satu korban pelecehan seksual oleh petugas keamanan kampus. Berangkat dari sini, Reva akhirnya memutuskan berani bercerita lewat sebuah surat yang biasanya dimuat dalam majalah terbitan LPM Bahana Mahasiswa dengan sebutan surat pembaca. Surat yang ia kirim ternyata menggugah para pembaca dan mendorong lebih banyak korban kekerasan seksual di UNRI menceritakan peristiwa kekerasan seksual yang dialaminya kepada LPM Bahana Mahasiswa. Seperti kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) yang dialami oleh 13 mahasiswa dan pelecehan seksual oleh seorang dosen pembimbing kepada seorang mahasiswa.
Melihat respon tersebut, Bahana Mahasiswa lantas bekerja sama dengan YLBHI-LBH Pekanbaru untuk membuat hotline khusus bagi para penyintas kekerasan seksual. Hotline ini dibentuk dan mulai aktif sejak 2021.
Reva juga mengkritik komunitas atau organisasi yang membuat sebuah ruangan diskusi untuk perempuan yang kebanyakan hanya berbicara tentang hal-hal seperti menjahit, merajut, dan memasak. Menurutnya, lebih baik menciptakan ruang diskusi yang lebih penting, seperti mengarusutamakan pengetahuan tentang urgensi ruang aman dan pemenuhan hak-hak perempuan. Diskusi dengan tema perempuan juga tidak boleh lagi sekedar mengajak perempuan sebagai pesertanya. Ruang diskusi tersebut, termasuk tentang pelecehan seksual harus mengajak laki-laki untuk ambil bagian berpartisipasi. Karena faktanya, dominasi pelaku kekerasan seksual adalah laki-laki.
“Data Komnas Perempuan menyebut dunia pendidikan, khususnya perguruan tinggi menduduki posisi paling atau puncak untuk banyaknya kasus kekerasan seksual. Padahal, universitas berisi mahasiswa-mahasiswa, tenaga pendidik dan pekerja yang sudah dewasa. Kondisi ini seharusnya membuat kampus atau universitas menjadi ruang yang lebih aman untuk perempuan. Sayangnya, kampus cenderung menjadi tempat yang tidak aman bagi perempuan, di mana para pelaku kekerasan seksual masih mempunyai kebebasan melakukan tindakan yang tidak terpuji tersebut,” kata Reva.
3. Risma umar ( Aksi for Justice)
Risma dalam paparannya menjelaskan akar penindasan kekerasan terhadap perempuan dalam perspektif feminis dan ekologi politik adalah kapitalisme dan patriarki.
Risma menjelaskan bagaimana cara pandang kapitalisme mempengaruhi cara berpikir manusia. Cara pandang kapitalisme menjadi penyebab adanya praktik-praktik ekonomi politik di kehidupan sosial di masyarakat. Kapitalisme mensyaratkan pertumbuhan ekonomi sehingga menjadikan alam dan manusia target yang harus dihitung secara kapital. Hal ini akan menyebabkan ketimpangan sosial dan ekonomi, serta ketidakseimbangan lingkungan dan ekosistem alam.
“Cara pandang dan nilai kapitalisme berelasi erat dengan kerusakan lingkungan, seperti perubahan iklim dan pemanasan global. Hal ini dikarenakan negara lebih mementingkan melindungi modal kapital dibanding kesejahteraan rakyatnya. Negara lebih berpihak pada kepentingan modal daripada perempuan-perempuan miskin yang saat ini sedang mempertahanan sumber daya alamnya. Dan jika melawan akan terancam RKUHP,” kata Risma.
Risma juga menegaskan, akar kekerasan terhadap perempuan disebabkan oleh kapitalisme dan patriarki. Menurut Risma, hanya perspektif feminisme yang dapat digunakan untuk memahami penindasan struktural dan kekerasan terhadap perempuan.
“Dengan menggunakan analisa interseksionalitas, dapat dilihat bahwasanya kekerasan pada perempuan disebabkan oleh permasalahan struktural. Permasalahan struktural ini yang selalu menempatkan laki-laki sebagai pelaku dalam persoalan kekerasan. Namun nyatanya dalam sistem kapitalisme dan patriarki, laki-laki merupakan korban. Sebenarnya, baik laki-laki maupun perempuan bahkan aktor-aktor yang lainnya dipengaruhi oleh cara berpikir kapitalisme. Sehingga dibutuhkan analisa interseksionalitas untuk memahami dan menganalisa kontrol, eksploitasi, dan penindasan atas lingkungan dan perempuan,” Jelas Risma.
Diakhir diskusi, Umi Ma’rufah selaku moderator dalam diskusi ini membuka sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab ini diikuti oleh beberapa pertanyaan seperti mengenai ketidakadilan di lingkungan kampus karena perbedaan ras, bagaimana membangun solidaritas perlawanan, bahkan tentang penanganan kasus kekerasan seksual itu sendiri.
Diskusi lengkapnya dapat disimak di https://youtu.be/GzlgbihDK7Y dan bahan paparan para narasumber dapat diunduh di tautan di bawah.
Kapitalisme dan Kekerasan Terhadap Perempuan di Wilayah Urban
Kapitalisme dan Patriarki
