Beranda Siaran Pers WALHI TOLAK SOLUSI PALSU TRANSISI ENERGI PEMERINTAH JEPANG MELALUI STRATEGI GX YANG...

WALHI TOLAK SOLUSI PALSU TRANSISI ENERGI PEMERINTAH JEPANG MELALUI STRATEGI GX YANG AKAN MEMPERBURUK KRISI IKLIM DAN POLUSI UDARA

14
0

Siaran Pers
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)

Selasa, 1 November 2022, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) melakukan aksi di depan Kedutaan Jepang untuk menyerahkan petisi penolakan atas upaya pemerintah Jepang yang tengah mempromosikan berbagai teknologi seperti co-firing hidrogen dan amonia, teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon (CCS), serta penggunaan Liquid Natural Gas (LNG) untuk investasi sektor energi mereka melalui apa yang mereka sebut sebagai Strategi GX (Green Transformation). Strategi GX tengah didorong untuk diimplementasikan bukan hanya di Jepang, namun juga terutama di negara-negara berkembang di Asia. Meskipun Pemerintah Jepang membahasakan upaya mereka ini sebagai sebuah usaha mewujudkan masyarakat yang terdekarbonisasi, bagi WALHI upaya ini tidak lain hanya merupakan solusi palsu terhadap transisi energi.

Di Indonesia, Japan International Cooperation Agency (JICA) telah mengembangkan peta jalan untuk mencapai “netralitas karbon” pada tahun 2060 bagi Indonesia. Untuk mencapai peta jalan tersebut, telah diusulkan penggunaan amonia, hidrogen, dan LNG (dengan CCS) sebagai tiga bahan bakar utama, dengan memprioritaskan penggunaan co-firing amonia dan biomassa pada PLTU Batubara sebagai target jangka pendek, sedangkan pemakaian hidrogen diharapkan akan menyumbang sebagian besar bauran energi listrik setelah 2051. Korporasi-Korporasi Jepang telah mengumumkan studi kelayakan untuk proyek-proyek semacam ini bisa dijalankan di Indonesia.

Kita tengah menyaksikan bagaimana bencana iklim mengancam berbagai wilayah di Indonesia. Pemberitaan media mencatat bahwa sepanjang bulan Oktober 2022 saja, 10 provinsi di Indonesia dilanda banjir, yang menyebabkan setidaknya 10 orang meninggal dunia, ratusan rumah mengalami kerusakan, dan ribuan orang harus mengungsi. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan bahwa sejak Januari hingga Oktober 2022 telah terjadi 2.654 kejadian bencana yang didominasi oleh bencana hidrometeorologis yang berkaitan dengan perubahan iklim seperti banjir, tanah longsor, cuaca ekstrim serta kebakaran hutan dan lahan. Pada tahun sebelumnya, di April 2021, siklon tropis Seroja meluluhlantakkan provinsi Nusa Tenggara Timur dan menyebabkan korban jiwa hingga setidaknya 182 orang.

“Dengan semakin intensifnya dampak krisis iklim global, kita perlu mengakhiri ketergantungan kita pada bahan bakar fosil. Akan tetapi, strategi GX pemerintah Jepang ini hanya akan menunda upaya dekarbonisasi. Co-firing hidrogen dan amonia pada pembangkit listrik termal yang ada, misalnya, adalah contoh utama dari apa yang disebut sebagai solusi palsu, karena selain tidak menurunkan total emisi dari sektor energi, co-firing pada PLTU termal hanya akan memperpanjang umur infrastruktur bahan bakar energi fosil,” terang Fanny Tri Jambore, Manajer Kampanye Isu Tambang dan Energi dari Eksekutif Nasional WALHI.

Studi kelayakan terkait penggunaan teknologi co-firing dan CCS/CCUS yang menyebabkan perpanjangan penggunaan bahan bakar fosil pada gilirannya akan mendorong pertambangan batubara terus beroperasi, dan akan terus menyebabkan kerusakan lingkungan yang serius, dan lebih banyak bencana akan terjadi di Indonesia. Saat ini, hampir 5 juta hektar lahan telah diberikan sebagai wilayah konsesi pertambangan batu bara di Indonesia, di mana hampir 2 juta hektar diantaranya berada dalam kawasan hutan. Besarnya pertambangan batu bara di Indonesia yang merambah ke kawasan hutan disebabkan oleh besarnya ketergantungan kebutuhan energi listrik Indonesia pada batubara. Pada tahun 2022, PLN diperkirakan membutuhkan 119 juta ton batubara untuk operasi PLTU-PLTU batubara yang dimilikinya

Bagi Kota Jakarta sendiri, perpanjangan umur penggunaan bahan bakar fosil seperti batubara dan gas pada pembangkit listrik di sekeliling Jakarta akan memperpanjang juga dampak pencemaran udara di kota ini. Saat ini setidaknya ada 10 PLTU yang beroperasi di sekitar Jakarta dan telah menimbulkan dampak serius polusi udara bagi warga Jakarta. Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI), misalnya, telah mengajukan proposal kepada pemerintah Indonesia untuk penerapan co-firing biomassa di PLTU-PLTU batubara yang ada, dimana PLTU Suralaya (unit 2) di Banten akan dijadikan sebagai lokasi studi percontohan. Selain itu, studi kelayakan co-firing amonia di PLTU Suralaya juga tengah dikerjakan oleh MHI, Mitsubishi Corporation, dan Nippon Koei Co., Ltd. atas perintah Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri (METI) Jepang.

“Komitmen nol emisi dan penghentian pembangunan PLTU batubara baru harusnya dibarengi dengan upaya transisi energi non fosil. Alih-alih memitigasi krisis iklim, penggunaan co-firing amonia dan hidrogen serta LNG justru akan menjadi mal-mitigasi krisis iklim, sebab yang digunakan masih energi fosil. Selain itu, baru-baru ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta juga sudah memutus bersalah pemerintah terkait polusi udara. PLTU batubara di sekitar Jakarta sendiri turut menjadi penyebab buruknya udara di Jakarta. Harusnya putusan tersebut dipatuhi setiap lembaga negara terkait dengan mengendalikan pencemaran udara, salah satunya di sektor energi,” kata Pengkampanye Walhi Jakarta, Muhammad Aminullah.

Di PLTU Suralaya, yang saat ini telah mengoperasikan delapan unit (total 4.025 MW) dimana unit pertamanya telah mulai beroperasi sejak tahun 1984, warga sekitar telah menderita gangguan kesehatan, seperti penyakit pernapasan, serta dampak buruk pada mata pencaharian mereka, terutama para nelayan, yang disebabkan oleh abu dan debu dari PLTU. Semakin lama beroperasinya PLTU Suralaya dengan co-firing biomassa dan/atau amoniak akan memperpanjang penderitaan warga disana. Alih-alih mendukung co-firing biomassa dan/atau amonia, justru pemerintah Jepang seharusnya mendukung pemensiunan dini dan sepenuhnya terhadap PLTU Suralaya.

Pemerintah dan perusahaan Jepang harus ingat bahwa mereka juga memiliki tanggung jawab yang masuk akal untuk memastikan pemensiunan dini PLTU batubara di Indonesia, terutama pada sistem grid Jawa-Bali, di mana PLN memperkirakan reserve margin-nya telah mencapai 40-60% (2021-2030). Untuk itu WALHI mendesak dengan sangat kepada pemerintah Jepang untuk segera menghentikan upaya mempromosikan solusi palsu untuk memperpanjang umur penggunaan energi berbasis bahan bakar fosil atas nama transisi energi, dan untuk memfokuskan upaya tulusnya pada pemensiunan dini pembangkit listrik tenaga batu bara, dan mencegahnya menjadi aset terdampar di masa depan.

Link YouTube Aksi Iklim WALHI

Narahubung:
– Fanny Tri Jambore (Manajer Kampanye Isu Tambang dan Energi Eksekutif Nasional WALHI) – 083857642883
– Muhammad Aminullah (Pengkampanye Eksekutif Daerah WALHI Jakarta) – 085695523194

Artikel SebelumnyaSuku Akit Desa Kepau Baru Mengelola Hutan Melalui Perhutanan Sosial
Artikel Selanjutnya“Call for Justice” Seruan Menolak Solusi Palsu G20 dan COP-27

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini