Palembang, 28 April 2016. Pertemuan Nasional Lingkungan Hidup (PNLH) WALHI yang diselenggarakan di kota Palembang sejak tanggal 22 April 2016 telah selesai pada tanggal 28 April 2016, dengan terpilihnya Nur Hidayati sebagai Direktur Eksekutif Nasional WALHI, dan 5 (lima) orang Dewan Nasional yakni Risma Umar, Bambang Catur Nusantara, Mualimin Pardi Dahlan, Azmi Sirajudin dan I Wayan Suardana.
Sampai di usianya yang ke-36 WALHI berhasil mempertahankan kepemimpinan nasional dan kaderisasi organisasi melalui proses demokrasi yang bukan hanya melibatkan komponen WALHI yang berasal dari organisasi non pemerintah, organisasi pencinta alam dan individu dari 28 provinsi di Indonesia, namun juga jaringan organisasi masyarakat sipil lainnya yang selama ini bekerja bersama WALHI memperjuangkan keadilan ekologis.
Tantangan terbesar gerakan lingkungan hidup hari ini adalah kondisi objektif bangsa kita yang belum bisa memberikan jaminan keselamatan rakyat dan keberlanjutan lingkungan hidup dan sumber-sumber kehidupan. Watak eksploitatif negara demi memuluskan akumulasi keuntungan bagi korporasi telah menjerumuskan bangsa ini pada bencana ekologis dan pemiskinan struktural, pelanggaran HAM dan hilangnya nilai-nilai demokrasi.
Nur Hidayati, Direktur Eksekutif Nasional WALHI periode 2016-2020 dalam pidatonya menyampaikan pentingnya konsolidasi, soliditas dan solidaritas dari seluruh komponen WALHI dan gerakan lingkungan hidup di Indonesia di tengah semakin menguatnya kekuatan korporasi yang semakin mengancam lingkungan hidup dan sumber-sumber kehidupan rakyat.
Selain memilih Direktur Eksekutif Nasional dan Dewan Nasional, Pertemuan Nasional Lingkungan Hidup XII juga melahirkan berbagai rekomendasi penting dalam empat tahun ke depan. WALHI akan terus mendorong peradilan lingkungan hidup di Indonesia dapat terwujud dan memastikan agenda politik lingkungan hidup melalui berbagai momentum politik pemilu 2019 dan pilkada, agar kita dapat memutus rantai atau tali temali bisnis dan politik yang terus saling berkelindan.
Beberapa isu penting lingkungan hidup menjadi perhatian pembahasan PNLH yang dalam periode 2016-2020 akan terus disuarakan dengan pelibatan lebih banyak komunitas dan publik luas, antara lain advokasi hutan dan perkebunan skala besar yang semakin massif, advokasi penyelamatan pesisir dan pulau-pulau kecil yang semakin terancam dengan berbagai proyek pembangunan seperti reklamasi dan industri tambang. Mengawal penagihan janji Presiden Jokowi untuk 12,7 juta hektar hutan untuk rakyat, sebagai bagian dari dorongan terhadap pengakuan wilayah kelola rakyat akan terus dikembangkan dan diperluas menuju daulat rakyat baik secara ekonomi. Menyadari bahwa apa yang diperjuangkan WALHI bukan hanya untuk generasi hari ini dan generasi yang akan datang, WALHI dalam advokasinya juga memberikan perhatian terhadap isu anak yang menjadi korban kerusakan lingkungan hidup dan eksploitasi sumber daya alam.
Indonesia Adil Lestari, Utamakan Keselamatan Rakyat!
sumber: WALHI