Forest and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 merupakan strategi penurunan emisi disektor kehutanan yang diluncurkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 2021. Pilihan memperkuat pemenuhan komitmen mengurangi gas rumah kaca—Nationally Determined Contribution (NDC) dari sektor kehutanan dikarenakan sektor land changes and forestry merupakan kontributor emisi utama di Indonesia. Kebijakan Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 mengacu kepada Road Map Nationaly Determined Contribution (NDC) Mitigasi dan Long Term Strategy on Low Carbon and Climate Resillience (LTS-LCCR) 2050. Kebijakan ini kemudian dituangkan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 168/MENLHK/PKTL/PLA.1/2/2022 tentang Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 untuk Pengendalian Perubahan Iklim. Keputusan Menteri selanjutnya diikuti dengan penerbitan dokumen Rencana Operasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030. Rencana Operasional selanjutnya ditindaklanjuti oleh Rencana Kerja Sub Nasional untuk pelaksanaan di tingkat provinsi, termasuk di Provinsi Riau.
Riau sendiri memegang peranan penting dalam upaya pengurangan emisi karbon dari sektor FOLU. Urgensi ini merujuk pada kondisi Riau yang 60% daratannya merupakan kawasan hutan. Kemudian Riau sebagai provinsi dengan ekosistem gambut terluas di Indonesia juga dapat memberikan pengaruh signifikan dalam target FOLU pada tahun 2030. Hal ini kemudian dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Sub Nasional Provinsi Riau Indonesia’s FOLU Net Sink 2030 yang memuat dua belas Rencana Kerja Aksi Mitigasi dengan total luas 5.707.663,85 hektar. Aksi mitigasi tersebut mencakup wilayah kawasan hutan dan non-kawasan hutan atau Area Penggunaan Lain (APL), sehingga terdapat tiga entitas yang bertugas memenuhi target FOLU yaitu Kesatuan Pengelola Hutan Produksi (KPH), perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), dan perusahaan perkebunan (pemegang HGU).
Pada periode Maret dan April 2025, WALHI Riau melakukan pantauan implementasi FOLU oleh empat perusahaan pemegang PBPH: PT Ruas Utama Jaya (RUJ), PT Suntara Gajapati (SGP), PT Sumatera Riang Lestari (SRL), PT National Sago Prima (NSP), dan satu eks konsesi PT Merbau Pelalawan Lestari (MPL). Pemilihan lokasi pantauan disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya indikasi melakukan deforestasi atau pembiaran (sehingga terjadi deforestasi), riwayat karhutla, lokasi prioritas restorasi gambut pasca kebakaran, serta riwayat pelanggaran lingkungan hidup lainnya.
Hasil pantauan WALHI Riau menunjukkan bahwa Renja FOLU Net Sink yang dirancang oleh Pemerintah Provinsi Riau sejak 2020 khususnya di sektor korporasi kehutanan masih jauh dari target capaian yang harus dipenuhi. Temuan WALHI Riau mengindikasikan tiga faktor yang menyebabkan sulitnya capaian FOLU di tahun 2030. Tiga faktor tersebut yaitu: belum ada penyelesaian konflik tenurial di areal kerja perusahaan HTI; ketidaksesuaian data dokumen Renja dengan kondisi di lapangan; dan pelanggaran lingkungan Hidup yang masih berlangsung.
Waktu untuk memenuhi target capaian FOLU Net Sink tersisa lima tahun lagi. Capaian ini jelas sangat berat mengingat separuh waktu yang telah berjalan belum menunjukkan hasil yang mengarah pada target FOLU. Untuk menjawab tantangan tersebut, WALHI Riau merekomendasikan kepada Presiden RI bersikap tegas bahwa komitmen FOLU Net Sink 2030 harus diimplementasikan secara serius dan menginstruksikan kementerian terkait melakukan sinkronisasi dan pengawasan ketat terhadap Renja FOLU di tingkat provinsi guna memastikan tidak terjadi ketidaksesuaian antara data, perencanaan, dan kondisi lapangan seperti yang terjadi di Riau.
Lihat diskusi selengkapnya pada link berikut: Diseminasi Laporan Investigasi: Komitmen Semu FOLU Net Sink 2030 di Sektor Korporasi Kehutanan Riau
Baca dan unduh laporan selengkapnya pada link berikut: