Beranda Siaran Pers Massa Aksi dari Solidaritas Jaga Pulau Rupat Desak Gubernur Cabut IUP Tambang...

Massa Aksi dari Solidaritas Jaga Pulau Rupat Desak Gubernur Cabut IUP Tambang Pasir Laut PT Logomas Utama!

14
0

Siaran Pers
Solidaritas Jaga Pulau Rupat

“Kami nelayan Rupat ingin Gubernur Riau segera mencabut izin PT Logomas Utama.Pencabutan izin ini bagi kami merupakan kado terbaik, kado Gubernur Riau untuk kami di sisa masa jabatannya.”
*Eriyanto, Nelayan Rupat*

Pekanbaru, 5 September 2023—Sehari setelah melakukan konferensi pers, Solidaritas Jaga Pulau Rupat menunaikan janjinya melakukan aksi di Kantor Gubernur Riau. Aksi ini diikuti sekitar 90 orang yang berasal dari jejaring Solidaritas Jaga Pulau Rupat (WALHI Riau, Wanapalhi, Mapala Suluh, Mapala Humendala, Mapala KPA EMC², XR Riau, BEM Faperta, Rumus Riau, Ikatan Mahasiswa Dumai, Lembaga Laskar Melayu Bersatu, Pondok Belantara, YLBHI-LBH Pekanbaru, dan beberapa tokoh lainnya) dan puluhan nelayan Pulau Rupat. Para peserta aksi mengusung dua tuntutan, pertama meminta Gubernur Riau secara tegas untuk segera mencaput Izin Usaha Pertambangan (IUP) pasir laut PT Logomas Utama di laut bagian utara Pulau Rupat dan kedua meminta Gubernur Riau di sisa masa jabatannya tidak menerbitkan izin tambang pasir laut di Riau dengan alasan apapun termasuk dengan alasan pemanfaatan hasil sedimentasi laut.

Sri Depi Surya Azizah, Kordinator Lapangan aksi ini menjelaskan massa memulai aksi Taman Makam Pahlawan Kusuma Dharma dan selanjutnya bergerak menuju kantor Gubernur Riau. Depi juga menambahkan lahirnya koalisi Solidaritas Jaga Pulau Rupat merupakan bentuk solidaritas orang muda dan kelompok masyarakat sipil di Riau atas perjuangan nelayan Desa Suka Damai dan Desa Titi Akar di Pulau Rupat atas perjuangannya untuk memastikan hak atas laut dan wilayah tangkap yang baik dan sehat. Tidak tercemar dan rusak karena aktivitas tambang pasir laut.

”Kami bersolidaritas atas perjuangan panjang nelayan Pulau Rupat dan dengan tegas ambil bagian dalam desakan kepada Gubernur Riau agar segera mencabut IUP PT Logomas Utama,” sebut Depi.

Aksi berjalan damai dan kreatif. Seluruh peserta aksi secara kompak berpakaian hitam, membawa alat peraga aksi, dan mendendangkan beberapa nyanyian lagu perjuangan. Beberapa orator juga secara bergantian menyampaikan tuntutan agar Gubernur Riau agar berani menemui massa dan menggunakan kewenangannya sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2022 untuk melindungi Rupat dan berbagai wilayah pesisir laut Riau dari ancaman tambang pasir laut.

Sekitar pukul 11.30 WIB, Helmi, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Riau atas desakan massa keluar mewakili Gubernur Riau. Helmi menyampaikan Gubernur Riau sedang perjalanan dinas di luar Pekanbaru dan merespon tuntutan massa aksi dengan berjanji untuk segera mencabut izin PT Logomas Utama sesuai prosedur dan tidak akan lagi menerbitkan izin tambang pasir laut di sisa masa jabatan Gubernur Riau. Apabila tidak berhasil memenuhi janji ini, ia berjanji akan mundur dari jabatannya.

Atas pernyataan tersebut, massa Solidaritas Jaga Pulau Rupat diwakili Azlaini Agus menyampaikan seharusnya prosedur pencabutan IUP PT Logomas Utama sudah berlangsung sejak April 2022 lalu, tepatnya pasca terbitnya Perpres 55/2022 yang mendelegasikan kembali kewenganan penerbitan dan pencabutan sebagian izin pertambangan kepada Gubernur.

“Proses pencabutan izin ini sudah terlalu lama, tapi kami sangat menghargai itikad baik Gubernur Riau dan jajarannya yang berkomitmen untuk segera mencabut IUP PT Logomas Utama dan tidak akan lagi menerbitkan izin baru pertambangan pasir laut di Riau. Hanya saja, komitmen ini akan kami kawal dan kembali periksa dengan demonstrasi yang lebih besar pada akhir September ini,” respon Azlaini Agus.

Setelahnya, massa aksi Solidaritas Jaga Pulau Rupat membubarkan diri dengan terlebih dahulu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Massa aksi berkomitmen akan kembali melakukan demonstrasi untuk menagih janji pencabutan IUP PT Logomas Utama.

Narahubung:
Sri Depi Surya Azizah (08126596369)
Khariq Anhar (083124484954)

 

Kutipan Media
Solidaritas Jaga Pulau Rupat
5 April 2023
Untuk rekan-rekan media, kami dari Solidaritas Jaga Pulau Rupat juga melampirkan daftar kutipan dari perwakilan lembaga yang bergabung dalam koalisi ini.

1. Khariq Anhar, BEM Faperta UNRI
Pertambangan pasir rusak laut, Gubernur harus tindak Logo Mas Utama! Segera cabut IUP agar masyarakat bisa tenang.
2. Muhammad Rafi, XR Riau
Menanggapi terkait Tambang pasir laut PT Logomas di laut bagian utara Pulau Rupat, saya Muhammad Rafi selaku mahasiswa/aktivis lingkungan meminta Syamsuar, Gubernur Riau untuk mencabut segera mencabut IUP PT Logomas Utama! Saya juga mengkritik keras kebijakan Joko Widodo yang membuka ruang besar kepada investasi untuk mengeruk dan merusak alam Indonesia dan Riau.
3. Nur Rahmawati, Mapala Suluh FKIP UNRI
Sebagai orang muda dan mahasiswa pecinta alam, penting bagi kami menjadi bagian dari gerakan yang menyuarakan suara tuntutan perlindungan alam, termasuk ekosistem laut dan wilayah pesisir bagian utara Pulau Rupat.
4. M. Ilham C.P.S, Ketua Umum Wanapalhi STMIK AMIK Riau
Kami dari Wanapalhi selaku mahasiswa pecinta alam berkomitmen terus menjadi bagian Solidaritas Jaga Pulau Rupat. Menjadi bagian orang muda yang ambil bagian bersolidaritas menjaga dan melindungi ekosistem laut dan wilayah pesisir bagian utara Pulau Rupat.
5. Wilton Amos,YLBHI-LBH Pekanbaru
Keindahan pulau Rupat merupakan marwah bagi Provinsi Riau, untuk itu hentikan proyek-proyek gelap yang merusak alam Riau. Aktivitas tambang pasir laut berdampak buruk pada banyak aspek, diantaranya merusak wilayah tangkapan dan hasil tangkapan nelayan, merusak biota laut, berkurangnya wilayah darat Rupat karena memperbesar ruang abrasi dan dampak sosial lainnya, hadirnya PP Nomor 26 Tahun 2023 justru menjadi ancaman serius bagi lestarinya pulau Rupat dan justru telah melanggar HAM, selain itu tentunya berpengaruh pada perubahan iklim yang saat ini tengah extrim.
Padahal KKP sebelum ini juga sempat menyatakan telah menghentikan kegiatan tambang pasir laut di pulau rupat karena telah berdampak buruk terhadap lingkungan hidup. Maka tidak ada alasan bagi pemangku kebijakan di Riau untuk tidak mencabut izin usaha tambang tersebut.
6. Muhammad Farhan, Ketua KPA EMC2
Pulau Rupat merupakan salah satu pulau yang berada di kabupaten Bengkalis, dengan mayoritas pendapat masyarakatnya dengan menangkap ikan. Nelayan sangat tergantung dengan hasil lautnya tersebut. Dengan beroperasinya PT Logomas Utama, menyebabkan perairan sekitar tercemar. Itu sangat bedampak bagi nelayan. Kami mengecam keras tindakan pemerintah yang tidak mengindahkan suara rakyat, terlebih para nelayan. Kami pastikan akan ada terus pergerakan dari generasi muda untuk mengawasi tuntutan rakyat Rupat
7. Zhafran Arta Malki, Ketua Mapala Humendala
Sebagai orang muda, mahasiswa pecinta alam yang belajar ilmu ekonomi, kami dari Mapala Humendala secara tegas mendukung perjuangan masyarakat dan nelayan Pulau Rupat. Menurut kami pencabutan IUP PT Logomas Utama meruapakan kunci untuk memastikan keberlanjutan ekosistem pesisir dan laut sekaligus memastikan roda ekonomi masyarakat nelayan terus berlangsung baik.
8. Eko Handyko, Pondok Belantara
Pondok Belantara menolak tegas aktivitas pertambangan pasir di pesisir pulau terluar Indonesia, khuusnya daerah Riau yang berada di Pulau Rupat yang dilakukan oleh PT Logomas Utama ataupun Perusahaan tambang lainnya dengan alasan apapun.

Artikel SebelumnyaNelayan Pulau Rupat Desak Gubernur Riau Cabut IUP PT Logomas Utama dan Tidak Menerbitkan Izin Tambang Pasir Laut di Riau!
Artikel SelanjutnyaPernyataan Sikap Solidaritas Jaga Pulau Rupat

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini