Siaran Pers Bersama
Mapala Wanapalhi-LPE Riau-Forest Student Club (FSC) dan Atok Belang Kehutanan Unri-SELARAS-Mapala Humendala-LPM Bahana Mahasiswa Unri-Mapala Sungkai-Mapala Gaharu-Ruang Asa-WALHI Riau
Pekanbaru, 9 November 2026 – Puluhan orang muda Riau menggelar aksi di sejumlah lokasi di Pekanbaru pada 9 November merespons Konferensi Para Pihak ke-31 (Conference of the Parties/COP) yang berlangsung pada 9 s/d 20 November 2026 di Antalya, Turki. Aksi ini merupakan bagian dari aksi nasional mendesak Pemerintah melakukan aksi nyata yang berkeadilan, menempatkan kehidupan di atas keuntungan dan merekognisi hak masyarakat serta menghentikan solusi palsu.
Aksi ini mengusung tema “Stop Ambisi Pertumbuhan di Atas Ketimpangan” dengan pesan Life Beyond Profit. Aksi ini menegaskan bahwa keberlangsungan ruang hidup masyarakat harus ditempatkan di atas kepentingan akumulasi keuntungan. Orang muda mendesak para pemimpin dunia, termasuk pemerintah Indonesia, mengambil langkah nyata untuk menyelesaikan krisis ekologis hingga ke akar persoalannya.
Aksi diikuti oleh puluhan orang muda dari Desk Disaster Region Riau, Wahana Pecinta Alam dan Lingkungan Hidup (WANAPALHI), Forestry Student Club (FSC) dan Atok Belang Jurusan Kehutanan Universitas Riau, Laskar Penggiat Ekowisata (LPE) Riau, Mapala Humendala, Sahabat Keadilan Antargenerasi (SELARAS), WALHI Riau, Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Bahana Mahasiswa, Brimapala Sungkai, Mapala Gaharu serta Ruang Asa.
Aksi COP ini dimulai dengan membentangkan spanduk aksi di sejumlah titik Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Pekanbaru. Selain itu, spanduk bertuliskan “Stop Ambisi Pertumbuhan di Atas Ketimpangan” juga dibentangkan di Jembatan Siak III. Aksi dilanjutkan dengan peserta aksi membawa poster dan spanduk tuntutan menggunakan perahu di Sungai Siak. Kemudian aksi ini ditutup dengan mimbar bebas seperti orasi, pembacaan puisi, dan permainan tradisional di Rumah Singgah Tuan Kadi.
Alsept Syarif, Koordinator Aksi, menyampaikan bahwa aksi ini merupakan agenda tahunan untuk mengawal keputusan pemerintah agar berpihak pada lingkungan hidup dan hak rakyat Indonesia. Berbagai kebijakan negara justru tidak menjawab persoalan iklim, memperparah kehidupan rakyat, bahkan bertentangan dengan komitmen iklim global seperti mundurnya target puncak emisi Indonesia dari 2030 ke 2035 dan keberlanjutan penggunaan batu bara hingga 2060.
“Ketergantungan sektor energi terhadap batubara masih berlangsung hingga 2026. Bahkan Pemerintah menerbitkan kebijakan solusi palsu di sektor energi di Riau melalui PLTSa. Kemudian lemahnya penegakkan hukum terhadap korporasi karhutla semakin memperburuk krisis iklim serta mempertegas buruknya tata kelola SDA di Indonesia,” jelas Alsept.
Livia Septiani Rioza, anggota Mapala Humendala dalam orasinya menyampaikan bagaimana tata kelola pemerintah dalam menangani kebakaran hutan dan lahan di Riau. Sebab, hingga saat ini korporasi yang menjadi pelaku pembakaran belum ada satupun yang mendapatkan sanksi. “Karhutla di Riau lebih dari 20 ribu hektar. Namun hingga saat ini belum ada korporasi yang ditetapkan menjadi tersangka. Padahal sebelumnya WALHI Riau telah menyampaikan temuannya ke Kemenhut, KLH, Polda Riau, bahkan ke Presiden Prabowo,” ujar Livia.
Zakiah Nurul Fitri, anggota LPM Bahana Mahasiswa menyoroti krisis iklim yang kian memburuk akibat kegagalan Pemerintah mengatasi persoalan lingkungan secara serius. Menurutnya, kebijakan pembangunan yang lebih mengutamakan pertumbuhan ekonomi dibandingkan perlindungan lingkungan dan hak rakyat telah memperparah kerusakan ekologis dan menambah kerentanan rakyat menghadapi dampak buruk krisis iklim. “Krisis iklim tidak terjadi begitu saja. Ada kebijakan yang membiarkan hutan rusak, eksploitasi sumber daya alam terus berlangsung, dan keselamatan masyarakat yang dikesampingkan. Pemerintah seharusnya hadir untuk melindungi rakyat, bukan justru membiarkan kebijakan pembangunan memperparah ancaman terhadap kehidupan masyarakat,” ujar Zakiah.
Narahubung: 082288245828(WALHI Riau)