Catatan Diskusi:
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Riau
Pekanbaru, 20 April 2023 –WALHI Riau menyelenggarakan diskusi publik dengan tema “Keadilan ekologis di Tahun Politik” pada Jum’at, 14 April 2023. Diskusi ini diselenggarakan sekaligus agenda buka bersama di Rumah Gerakan Rakyat WALHI Riau.
Sebagai pembuka, Direktur Eksekutif WALHI Riau, Even Sembiring menyampaikan, selain menjadi wadah silaturahmi agenda ini sekaligus menjadi pertemuan untuk mengindentifikasi perihal keadilan ekologis. “Keadilan ekologis bukan hanya berbicara untuk mewujudkan keadilan untuk manusia, namun kehidupan manusia yang juga harus menaruh keadilan kepada entitas makhluk hidup lainnya agar terjalinnya kehidupan yang lebik baik dikemudian hari,” kata Even.
Menurut Boy, tahun politik di Tahun 2024 merupakan politik elektoral yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Sehingga dalam proses identifikasi tidak bisa mengandalkan satu tokoh saja. Yang terpenting ialah siapa yang mampu mendorong isu yang akan kita dorong.
Diskusi ini di moderisasi oleh Umi Ma’rufah dengan beberapa narasumber dari latar belakang berbeda. Narasumber pertama, Susanto Kurniawan, Dewan Nasional WALHI, memaparkan bagaimana sikap WALHI secara nasional merespon politik elektoral 2024. Pemateri kedua, Jay Jasmi, Dewan Daerah WALHI Riau, memaparkan tentang pengarusutamaan politik hijau dan keadilan ekologis di Riau. Pemateri Ketiga, Riko Kurniawan, Direktur Paradigma, memaparkan tentang politik hijau dalam perspektif partai politik di pemilu 2024. Kemudian pemateri keempat, Hj. Azlaini Agus, Tokoh Masyarakat Riau, menyampaikan tentang agenda kerakyatan yang harus didorong dalam proses politik elektoral 2024.
Diskusi ini dihadiri oleh lembaga anggota WALHI Riau, jaringan, masyarakat secara umum, siswa-siswi, mahasiswa, serta aktivis lingkungan. Ringkasan paparan masing-masing narasumber dapat disimak pada bagian di bawah:
1. Susanto Kurniawan (Dewan Nasional WALHI)
Sebagai pembuka, Susanto memaparkan bagaimana sikap WALHI terhadap agenda-agenda politik elektoral 2024.
“ Saat ini WALHI sedang mendorong empat hal kepada pemerintahan yang akan datang, kedaulatan ditangan rakyat, peneggakan hukum, mewujudkan tatanan demokrasi berlandaskan penghormatan HAM dan konstitusi, serta memulihkan krisis ekologi dan mengatasi bencana-bencana ekologis,” papar Santo.
Susanto juga mengatakan, saat ini indonesia sedang mengalami kemunduran demokrasi. Padahal, dalam menjalankan sistem demokrasi rakyat ikut serta dalam berpartisipasi dalam mengeluarkan pendapat yang pasti dijamin oleh konstitusi. Rakyat ikut serta dalam memilih calon pemimpin lalu menyampaikan harapan-harapan. Namun, hasil dari potret yang dilakukan oleh WALHI kondisi ini sedikit jauh dari yang diharapkan terkait partisipasi rakyat dan hal ini dipersempit pula oleh proses-proses pengambilan keputusan ataupun pembahasan legislasi.
“Hal ini dibuktikan dengan kebijakan yang diambil hanya untuk mengedepankan kepentingan mereka dan kelompoknya. Hal ini bisa dilihat dari lahirnya produk undang-undang seperti UU No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan berlanjut ke penerbitan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja,” jelas Susanto.
Susanto juga menjelaskan terkait MK yang mengeluarkan partisipasi terkait uji formil UU Cipta Kerja yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstutional bersyarat. Dalam pertimbanganya MK menjelaskan bahwa “partisipasi masyarakat yang lebih bermakna tersebut setidaknya memenuhi tiga prasyarat, yaitu: pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (right to be heard); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (right to be considered); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (right to be explained)”.
Susanto juga menambahkan, di tahun politik saat ini WALHI memberikan tawaran politik bagi para kandidat. Beberapa agenda Politik Hijau untuk mengembalikan kedaulatan pangan di tangan rakyat, mengembalikan ke negara supremasi hukum serta mewujudkan tatanan demokrasi berlandaskan penghormatan pada HAM dan konstitusi.
2. Jay Jasmi (Dewan Daerah WALHI Riau)
Dalam paparannya, Jay menjelaskan urgensi dan bagaimana mendorong politik hijau dan harus disegerakan khususnya masyarakat Riau. Jay juga menyampaikan, di WALHI agenda Politik Hijau merupakan sebuah misi dalam menyelesaikan krisis ekologis terutama krisis iklim yang dapat dirasakan setiap tahunnya seperti kabut asap, banjir dan maraknya izin-izin yang diberikan pemerintah kepada industri ekstraktif yang cenderung eksploitatif terhadap kebijakan pengelolaan sumber daya alam.
“Agenda Politik Hijau memang harus disegerakan dan harus tersosialisasi dengan baik ditingkat masyarakat Riau,” jelas Jay.
Jay juga menjelaskan, terdapat 6 agenda utama untuk mendorong terbentuknya politik hijau, yaitu: pertama, memastikan Negara menjadi benteng perlindungan hak asasi manusia; kedua, menjadikan rakyat sebagai aktor utama; ketiga, memulihkan dan melindungi fungsi lingkungan hidup; keempat, mendesak Negara mengakui dan melindungi Wilayah Kelola Rakyat; kelima, mendesak Negara menyelesaikan konflik sumber daya alam dan lingkungan hidup; dan keenam, mendorong Negara memberi pengakuan dan perlindungan kepada perempuan dalam pengelolaan SDA.
3. Riko Kurniawan (Direktur Paradigma)
Sebagai pengantar, Riko menjelaskan proses demokrasi menjadi keputusan politik di negara saat ini dan menjadi keputusan final oleh negara untuk diimplementasikan didalam pembangunan. Terkait potret pemilih pada Tahun 2024, generasi muda merupakan generasi yang paling besar dalam kategori umur sebagai pemilih. Isu lingkungan merupakan salah satu isu dasar pemilih muda dalam menentukan keputusan.
“Kesadaran generasi muda terkait dengan persoalan lingkungan dan ingin memperjuangkan lingkungan dalam proses politik menjadi harapan,” papar Riko.
Riko juga memaparkan hasil survey yang diperoleh Paradigma yaitu tidak banyak isu lingkungan hidup menjadi tawaran dari partai politik. Partai Politik masih menawarkan ekonomi, infrastruktur, pendidikan, dll. Namun isu lingkungan belum dijadikan isu yang diprioritaskan.
4. Hj. Azlaini Agus (Tokoh Masyarakat Riau)
Sebagai pengantar, Hj. Azlaini yang biasa disapa Bunda menegaskan bagaimana peran generasi muda yang belum sesuai harapan. Bunda merujuk pada data dari hasil penelitian yang dilakukan KPK pada Tahun 2016. Yang mana penelitian ini berisi tentang keluarga dalam rangka menanamkan nilai kejujuran, disiplin dan tanggung jawab. Dan hasilnya adalah hanya 14 % keluarga di indonesia yang masih mengajarkan nilai-nilai tersebut.
“Jika anak muda mengalami kemerosotan dalam nilai-nilai tersebut, apakah masih ada harapan untuk memperbaiki situasi yang saat ini,” kata Bunda.
Agenda politik pada tahun 2024 merupakan agenda politik terbesar untuk demokrasi. Bunda juga menyarankan aktivis lingkungan untuk mengkampanyekan secara stimultan, menyeluruh dan masif bagaimana memilih pemimpin yang peduli terhadap politik hijau.
Menurut Bunda, yang membunuh demokrasi sebenarnya adalah rakyat itu sendiri dikarenakan adanya politik uang.
“Saya pernah mendampingi masyarakat di Kecamatan Pinggir ketika kampungnya dilanggar gajah dan bupati tidak bertanggungjawab, saya dampingi hingga mendapat ganti rugi. Namun di Tahun 2009 Pemilu suara saya nol di Desa tersebut hal ini dikarenakan masyarakat hanya berpihak dengan yang memberikan uang,” tegas Bunda.
Sebagai penutup, Bunda berpesan kepada generasi muda jika ingin menciptakan indonesia yang lebih baik maka harus keluar dari politik uang. Jika 40 % generasi muda berani keluar dari politik uang, hal ini akan menjadi dampak yang luar bisa dari iklim politik 5 tahun yang akan datang.
Diskusi interaktif
Usai pemaparan narasumber, moderator membuka sesi tanya jawab. Dengan waktu yang singkat, sesi tanya jawab dua peserta yang terdiri dari Perkumpulan Elang dan Siswa SMA 4 Pekanbaru. Beberapa pertanyaan tersebut seperti bagaimana cara WALHI untuk mewujudkan beberapa strategi yang sudah dibuat dan apakah WALHI akan merekomendasikan nama-nama yang akan menjadi kandidat. Pertanyaan tersebut ditangapi oleh masing-masing narasumber. Masing-masing narasumber berharap partai politik dapat terbuka merespon persoalan lingkungan dan generasi muda bijak dalam memilih. Selain itu, dari WALHI sendiri upaya yang dilakukan untuk mewujudkan strategi yaitu mendorong agenda perubahan dengan berkunjung ke tokoh-tokoh nasional, tokoh agama, bahkan ke calon kandidat nantinya.
Diskusi lengkap dapat dilihat pada link berikut https://www.youtube.com/watch?v=tPUh7Ar2Lgg
