Festival Wilayah Kelola Rakyat Ajang Perjuangan Warga 6 Desa Kecamatan Tebing Tinggi Timur #TAGIHJANJIJOKOWI

SUNGAI TOHOR, 2 JUNI 2015– WALHI Riau mentaja sebuah kegiatan yang dinamakan Festival Wilayah Kelola Rakyat yang bertemakan ”Sagu sumber daulat rakyat terhadap wilayah kelola dalam pengelolaan ekosistem rawa gambut yang berkelanjutan.” Kegiatan yang dilangsunkan secara bergotong royong dengan warga 6 Desa (Sungai Tohor, Sungai Tohor Barat, Nipah Sendanu, Sendanu Dahrul Iksan, Tanjung Sari dan Lukun) Kecamatan Tebing Tinggi Timur yang berkonflik dengan PT. Lestari Unggul Makmur ini dilangsungkan di Sungai Tohor.

Riko Kurniawan, Direktur Eksekutif Daerah WALHI Riau menyebutkan, “kegiatan ini bukan merupakan kegiatan seremonial, melainkan sarana konsolidasi untuk menggesakan proses pencabutan izin PT. LUM seperti yang dijanjikan oleh Presiden Joko Widodo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanaan saat hadir di Sungai Tohor. Momentum ini mari kita jadikan sarana konsolidasi menagih janji yang sudah dijanjikan tersebut.”

Sungai Tohor dan 5 Desa lainnya merupakan salah satu daerah penghasil sagu terbesar dan terbaik di Indonesia. Kelanjutan budidaya sagu yang dilakukan berdasarkan kearifan lokal terancam oleh keberadaan legalitas konsesi HTI PT. LUM seluas 10.390 ha. Korporasi yang terafiliasi dengan APRIL ini sempat beroperasi pada pertengahan tahun 2009, hanya kekompakan warga 6 Desa dan desal lainnya yang berada di Tebing Tinggi TImur bersama WALHI Riau mampu menghentikan aktivitas korporasi tersebut. hanya saja, pembangunan kanal dan aktivitas land clearing yang sudah dilakukan mengakibatkan kerusakan ekosistem rawa gambut. Hal inilah yang menjadi penyebab kebakaran dahysat di daerah tersebut pada awal tahun 2014 lalu.

Harapan akan keberlanjutan budidaya sagu yang tidak dilakukan secara monokutur dan kelestarian hutan yang menjadi penyangganya semakin membesar ketika Presiden Joko Widodo pada 27 November 2014 hadir di Sungai Tohor. Presiden saat itu berjanji pada masyarakat untuk meninjau ulang keberadaan PT. LUM yang mengancam nafkah hidup dan ekosistem rawa gambut. Hal ini kembali dipertegas Siti Nurbaya yang saat itu mendampingi Presiden. Menteri perempuan ini menyebutkan “soal izin perusahaan itu jelas mengganggu, kita akan batalkan dan alihkan menjadi hutan desa.”

Komitmen Presiden tersebut juga sempat ditegaskan dalam akun status akun facebooknya pada 1 desember 2015 yang menyebutkan “saya melihat ada lahan sagu yang rusak karena dampak pola penanaman monokultur di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau. Kedepannya saya akan meninjau ulang perizinan perusahaan yang mengonversi lahan gambut menjadi pola monokultur yang berpotensi merusak ekosistem.” Entah apa sebabnya, beberapa hari setelah itu, status ini dihapus oleh orang nomor satu di Negara ini.

Simpang siur keberlanjutan proses pencabutan izin dan pengalihan pengelolaannya secara adil dan lestari kepada masyarakata melalui skema perhutanan sosial mendorong WALHI Riau yang sejak 2009 terlibat aktif berjuang bersama masyarakat menginisiasi Festival Wilayah Kelola Rakyat ini. “Presiden sudah berkomitmen, saat rakyat yang menagih komitmen itu. Kami akan tetap setia mendampingi perjuangan ini. Syaratnya hanya satu, tidak ada yang berdiam diri, kita harus sama-sama berjuang. Setuju?” ucap Riko. Serentak masyarakat berteriak setuju mendengar orasi Riko yang berapi-api.

Deklarasi 6 Desa Menolak PT. LUM

Festival yang dilangsungkan secara sederhana ini dipuncaki dengan Deklarasi 6 Kepala Desa menolak keberadaan PT. LUM dan meminta Negara secaara arif dan bijak kepada Pemerintah Joko Widodo untuk segera mencabut izin PT. LUM dan mengalihkannya kepada penguasaan masyarakat dengan terlebih dahulu memperhatikan hak-hak pihak ketiga. Selain itu, Deklarasi yang sccara simbolik dibacakan Effendi, Kepala Desa Sungai Tohor juga memuat komitmen warga bahwa mereka akan mengelola wilayah kelola yang akan dialihkan dari konsesi PT. LUM tersebut secara adil dan lestari.

“Festival ini menunjukkan bahwa kami warga 6 Desa serta pemerintahannya masih solid dan mengingat jelas janji Presiden Joko Widodo kepada kami. Izin PT. LUM harus dicabut. Presiden sudah tahu bahwa kami menggantungkan hidup pada kelestarian ekosistem rawa gambut. Pencabutan izin PT.LUM memastikan kearifan lokal budidaya sagu masyarakat akan terus berlanjut,” ujar Efendi.

Guna menggalang dukungan publik, WALHI Riau juga mengajak Melanie Subono dan Iksan Skuter hadir di Sungai Tohor untuk turut mengkampanyekan gerakan #TagihJanjiJokowi. Kehadiran Melanir dan Iksan dilakukan guna membesarkan suara masyarakat Sungai Tohor dan 5 Desa lainnya agar terdengar lebih lantang. Mereka hadir bukan karena mereka Sahabat WALHI, tapi mereka hadir untuk memberikan dukungan secara langsung kepada masyarakat agar tetap semangat berjuang menagih janji Presiden untuk mencabut izin PT. LUM,” sebut Riko.

Selain turut mengkampanyekan dan menyemangati masyarakat, Melanie Subono dan Iksan Skuter juga menghibur masyarakat dengan menyanyikan beberapa lagu, baik lagu dari album mereka maupun lagu nasional. “Mari kita berdoa, semoga Presiden Joko Widodo tidak lupa atas janjinya! Terus berjuang!, ujar Melanie di sela penampilannya.

Sedang Iksan di ujung penampilannya menyebutkan, “Tanah untuk masa depan, untuk anak cucu. Jangan dijual!” Serentak warga berteriak meng-iya-kan seruan Iksan yang tahun lalu juga sempat mengunjungi Sungai Tohor bersama Fadly dan Rindra.

“Festival Wilayah Kelola Rakyat ini boleh berakhir, tapi perjuangan kami dan masih berlanjut. Semoga kehadiran Melanie dan Iksan menjaga bara semangat masyarakat dan dukungan publik terus berlanjut,” ujar Riko usai kegiatan.

Selain penampilan Melanie dan Iksan, Festival Wilayah Kelola Rakyat ini juga diwarnai kegiatan lainnya, seperti penampilan Pelajar Sungai Tohor, Seni Tradisional, Aksi Panggung band indie asal Pekanbaru Kibo n Frend, Bazar kuliner sagu dan kegiatan lainnya.

***

(@WalhiRiau)