Kedatangan Presiden Jokowi ke Desa Sungai Tohor Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Meranti pada akhir November 2014 lalu mejadi momentum bagi penyelamatan hutan gambut di Riau. Datangnya beliau ke Desa Sungai Tohor ini sempat mengalami penundaan dihari sebelumnya karena kondisi cuaca yang tidak memungkinkan untuk melakukan pendaratan.
Kehadiran presiden di desa penghasil tepung sagu basah ini merupakan hasil perjuangan masyarakat Desa Sungai Tohor sendiri. Abdul Manan masyarakat Desa Sungai Tohor yang sebelumnya menulis petisi #blusukanasap untuk mengundang presiden melihat lokasi sisa kebakaran hutan dan lahan akibat kelalaian PT. National Sago Prima yang juga menghanguskan kebun sagu masyarakat.
Kebakaran hebat pada Februari 2014 berawal dari titik K.26 konsesi PT. NSP. Kebakaran terparah yang pernah terjadi dibandingkan kebakaran sebelumnya. Keringnya lahan gambut menjadi penyebab mudahnya gambut terbakar. Sistem kanal yang dilakukan perusahaan menyebabkan pelepasan air gambut ketika air laut pasang.
Masyarakat Desa Sungai Tohor telah melakukan penyekatan kanal-kanal perusahaan, upaya ini untuk menahan pelepasan air gambut dan menjaga lahan gambut tetap basah. Kondisi gambut basah menjadi ekosistem tempat tumbuhnya tanaman rumbia untuk kebutuhan kilang sagu. Upaya masyarakat untuk mempertahankan ekosistem gambut selain mencegah kebakaran juga berdampak pada perkebunan rumbia yang memerlukan banyak air.
Sejalan dengan Riko Kurniawan Eksekutif Direktur WALHI Riau, “Proses pemindahan kayu alam hasil tebangan perusahaan memerlukan kanal. Kanal-kanal yang buat oleh perusahaan ini mengakibatkan lahan gambut menjadi kering, sehingga mudah terbakar. Lahan gambut ini seperti spoon dimusim hujan akan menyerap air dan ketika kemarau secara otomatis melepaskan air.”
Penyekatan kanal yang dilakukan masyarakat mendapat dukungan Presiden Jokowi, ” penyekatan kanal ini harus mendapat dukungan pemerintah, karena dengan penyekatan sepanjang tahun gambut akan tetap basah artinya jika basah tidak akan mudah terbakar atau dibakar.” penyampaian Jokowi saat blusukan asap.
Pada kesempatan yang sama ketika ditanya mengenai pencabutan izin perusahaan penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan presiden sudah memerintahkan menteri terkait untuk segera mengambil tindakan. “saya sudah perintahkan menteri kehutanan untuk segera mengambil tindakan terkait pencabutan izin dan paling baik pengelolaan Hutan diberikan kepada masyarakat.”
WALHI menunggu janji presiden untuk menyelesaikan masalah berkaitan dengan konflik agraria yang menyengsarakan masyarakat karena kehilangan ruang kelolanya.
