Analisis Pelanggaran dan Pencabutan Izin PT SAL

    Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Riau.Kabupaten ini mempunyai luas wilayah 1.379.837 hektar atau 15,48% dari total luas Provinsi Riau,yang mana 72,37% daerahnya merupakan lahan gambut dan sekitar 20% diantaranya merupakan gambut yang dikategorikan dalam fungsi lindung karena mempunyai kedalaman lebih dari 3 meter. Investasi di Kabupaten ini didominasi perizinan

NEGARA ALPA: NELAYAN TRADISIONAL RAWAI DIHANTUI JARING BATU

  Pekanbaru—Kamis, 2 Februari 2017 – Sudah 34 tahun konflik antara nelayan (tradisional) rawai di Bengkalis dengan pengusaha penangkap ikan dengan alat jaring batu terjadi. Konflik ini telah memakan korban jiwa dan korban luka, baik secara fisik dan psikis. Nelayan yang dengan arif melakukan aktivitas penangkapan ikan secara tradisional seolah dibiarkan berjuang sendiri menyelamatkan sumber nafkah

Restorasi Ekosistem Lahan Gambut Dan hutan

Keberadaan kanal-kanal di lahan gambut yang demikian banyak, merupakan penyebab keringnya gambut sehingga mudah terbakar. Kebakaran di lahan gambut yang terjadi hampir setiap tahun saat musim kemarau telah menimbulkan kerusakan dan terganggunya ekosistem gambut dalam tingkatan yang sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu diperlukan adanya solusi permanen untuk mencegah kebakaran dimasa yang akan datang, saat ini

Pemberantasan Korupsi di Sektor Kehutanan dan Perkebunan

Korupsi menjadi salah satu persoalan yang sangat akut dan sulit diberantas hingga sekarang. Menurut laporan Global Corruption Barometer (Transparency International Indonesia, 2013) korupsi di Indonesia terjadi secara sistemik dan masif. Suap dan penyalahgunaan wewenang masih marak, sementara lembaga-lembaga yang mestinya memberikan pelayanan, pelindungan dan supervisi justru memiliki integritas yang buruk.  Hal ini juga terjadi di

WALHI RIAU: PRA PERADILAN MEMPERTEGAS LANGKAH LAWAN SP3

Pekanbaru, Senin, 31 Oktober 2016 – Setelah berulang kali aksi semenjak Juli 2016 guna menuntut pencabutan penghentian penyidikan (SP3) 15 korporasi pembakar hutan dan lahan tidak dipenuhi oleh Polda Riau, maka WALHI Riau memutuskan untuk mempergunakan posisi hukumnya untuk membatalkan SP3 tersebut melalui mekanisme praperadilan. Beberapa minggu sebelum pengajuan praperadilan ini, Kapolda Riau mengabulkan tuntutan

Mengapa Menolak SP3?

Aksi diam menuntut CABUT SP3 15 korporasi pembakar hutan dan lahan. Hari 8 aktivis WALHI Riau melakukan aksi menggunakan pakaian dan payung hitam yang bertuliskan CABUT SP3. Baju dan payung hitam merupakan simbol duka atas penerbitan SP3. Aksi ini merupakan aksi lanjutan dari aksi sebelumnya. Rangkaian aksi yang dilakukan oleh WALHI Riau, baik sendiri maupun

SATGAS RAKYAT RIAU TOLAK SP3 SERUKAN PERLAWAN

Pekanbaru—25 Juli 2016, Satu minggu ini Riau dihebohkan dengan informasi penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan terhadap 15 korporasi yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka kasus karhutla pada tahun 2015. Adapun ke-15 korporasi tersebut adalah PT Bina Duta Laksana (HTI), PT Ruas Utama Jaya (HTI), PT Perawang Sukses Perkasa Indonesia (HTI), PT Suntara Gajah Pati (HTI), PT

MENYEKAT KANAL, AGAR GAMBUT TAK LAGI TERBAKAR

Kampung Tuah Indrapura, 13 Mei 2016 – Kampung Tuah merupakan salah satu desa di Kecamatan Bunga Raya, Kabupaten Siak, Provinsi Riau yang  mengalami kebakaran hutan dan lahan hampir tiap tahunnya, yang mana pada 2014 dan 2015 tercatat sebagai kebakaran terbesar yang pernah terjadi di kampung tersebut. Sebagian besar api yang membakar lahan masyarakat berasal dari

Nur Hidayati, “Nakhoda” Baru Wahana Lingkungan Hidup Indonesia

Palembang, 28 April 2016. Pertemuan Nasional Lingkungan Hidup (PNLH) WALHI yang diselenggarakan di kota Palembang sejak tanggal 22 April 2016 telah selesai pada tanggal 28 April 2016, dengan terpilihnya Nur Hidayati sebagai Direktur Eksekutif Nasional WALHI, dan 5 (lima) orang Dewan Nasional yakni Risma Umar, Bambang Catur Nusantara, Mualimin Pardi Dahlan, Azmi Sirajudin dan I