Category: Advokasi & Pembelaan Hukum

BERTENTANGAN DENGAN BANYAK UNDANG-UNDANG, MASYARAKAT ADAT BERSAMA WALHI AJUKAN UJI MATERI PERDA PROVINSI RIAU 10/2015 KE MAHKAMAH AGUNG

Selasa, 20 Februari 2018 – Aditia Bagus Santoso yang merupakan kuasa hukum Himyul Wahyudi, Supriadi dan Darwin selaku masyarakat adat Kabupaten Kampar dan Kabupaten Indragiri Hulu bersama Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mengajukan permohonan uji materil ke Mahkamah Agung terhadap Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya sebab bertentangan

PENERBITAN SP3 KARHUTLA CACAT PROSEDUR, RAKYAT MENANTI PUTUSAN BERKEADILAN

Pekanbaru, 05 Agustus 2017 – Proses persidangan praperadilan yang dimohonkan WALHI terhadap Polda Riau terkait penghentian penyidikan tiga perkara kebakaran hutan dan lahan atas nama terduga PT. Riau Jaya Utama (PT. RJU), PT. Perawang Sukses Perkasa Indonesia (PT. PSPI) dan PT. Rimba Lazuardi (PT. RL) tinggal menyisakan satu agenda utama, yaitu Sidang Putusan yang akan

MEMINTA KEADILAN, NELAYAN RAWAI MENGADU KE DPRD RIAU

bertempat diruang rapat Komisi B DPRD Riau beberapa perwakilan Solidaritas Nelayan Kabupaten Bengkalis menemui Komisi B DPRD Riau untuk menyampaikan konflik yang sudah berlarut larut antara nelayan rawai dan nelayan jaring batu sejak 1980 hingga hari ini. Pertemuan dihadiri oleh ketua komisi B, Marwan Yohanes beserta anggota guna mendengar fakta lapangan yang sedang dialami oleh

Meski Diberhentikan Sementara, PT SAL Tetap Beraktifitas di Inhil Riau

Surat penghentian sementara kegiatan PT Setia Agrindo Lestari (PT SAL) yang dilayangkan oleh Pemerintah Daerah Indragiri Hilir tahun 2014 tidak serta merta menghentikan PT SAL beraktifitas di Desa Pungkat Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir. Bahkan turunnya Badan Restorasi Gambut bersama Kementrian Lingkungan Hidup bulan Januari lalu juga tidak memberikan pengaruh terhadap kegiatan pengerusakan lingkungan yang

Analisis Pelanggaran dan Pencabutan Izin PT SAL

    Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Riau.Kabupaten ini mempunyai luas wilayah 1.379.837 hektar atau 15,48% dari total luas Provinsi Riau,yang mana 72,37% daerahnya merupakan lahan gambut dan sekitar 20% diantaranya merupakan gambut yang dikategorikan dalam fungsi lindung karena mempunyai kedalaman lebih dari 3 meter. Investasi di Kabupaten ini didominasi perizinan

NEGARA ALPA: NELAYAN TRADISIONAL RAWAI DIHANTUI JARING BATU

  Pekanbaru—Kamis, 2 Februari 2017 – Sudah 34 tahun konflik antara nelayan (tradisional) rawai di Bengkalis dengan pengusaha penangkap ikan dengan alat jaring batu terjadi. Konflik ini telah memakan korban jiwa dan korban luka, baik secara fisik dan psikis. Nelayan yang dengan arif melakukan aktivitas penangkapan ikan secara tradisional seolah dibiarkan berjuang sendiri menyelamatkan sumber nafkah

WALHI RIAU: PRA PERADILAN MEMPERTEGAS LANGKAH LAWAN SP3

Pekanbaru, Senin, 31 Oktober 2016 – Setelah berulang kali aksi semenjak Juli 2016 guna menuntut pencabutan penghentian penyidikan (SP3) 15 korporasi pembakar hutan dan lahan tidak dipenuhi oleh Polda Riau, maka WALHI Riau memutuskan untuk mempergunakan posisi hukumnya untuk membatalkan SP3 tersebut melalui mekanisme praperadilan. Beberapa minggu sebelum pengajuan praperadilan ini, Kapolda Riau mengabulkan tuntutan

Siaran Pers : MELAWAN ASAP TAGIH JANJI NEGARA BERSIHKAN RIAU DARI ASAP

Pekanbaru, Rabu, 10 Maret  2016 – Lebih sudah 60 hari kerja Notifikasi Gugatan CLS Asap Riau tidak disespon oleh 6 calon tergugat (Presiden, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Pertanian, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Kesehatan dan Gubernur Riau). Tidak adanya itikad baik tersebut, membuat 4 orang yang mewakili kepentingan hukum masyarakat Riau (Al Azhar

Siaran Pers : MELAWAN ASAP TAGIH JANJI NEGARA BERSIHKAN RIAU DARI ASAP

Pekanbaru, Rabu, 10 Maret  2016 – Lebih sudah 60 hari kerja Notifikasi Gugatan CLS Asap Riau tidak disespon oleh 6 calon tergugat (Presiden, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Pertanian, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Kesehatan dan Gubernur Riau). Tidak adanya itikad baik tersebut, membuat 4 orang yang mewakili kepentingan hukum masyarakat Riau (Al Azhar

Siaran Pers : HITUNG MUNDUR GUGATAN RAKYAT MELAWAN ASAP! #melawanasap #melawanlupa

Pekanbaru, Selasa, 16 Februari 2016 – Hari ini merupakan hari kelima puluh dua notifikasi atau somasi tertulis telah disampaikan kepada 6 calon tergugat (Presiden, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Pertanian, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Kesehatan dan Gubernur Riau) terkait dengan permasalahan kebakaran hutan dan lahan yang berakibat terampasnya hak masyarakat Riau untuk mendapatkan