Category: Kampanye dan Advokasi

BERTENTANGAN DENGAN BANYAK UNDANG-UNDANG, MASYARAKAT ADAT BERSAMA WALHI AJUKAN UJI MATERI PERDA PROVINSI RIAU 10/2015 KE MAHKAMAH AGUNG

Selasa, 20 Februari 2018 – Aditia Bagus Santoso yang merupakan kuasa hukum Himyul Wahyudi, Supriadi dan Darwin selaku masyarakat adat Kabupaten Kampar dan Kabupaten Indragiri Hulu bersama Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mengajukan permohonan uji materil ke Mahkamah Agung terhadap Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya sebab bertentangan

PENERBITAN SP3 KARHUTLA CACAT PROSEDUR, RAKYAT MENANTI PUTUSAN BERKEADILAN

Pekanbaru, 05 Agustus 2017 – Proses persidangan praperadilan yang dimohonkan WALHI terhadap Polda Riau terkait penghentian penyidikan tiga perkara kebakaran hutan dan lahan atas nama terduga PT. Riau Jaya Utama (PT. RJU), PT. Perawang Sukses Perkasa Indonesia (PT. PSPI) dan PT. Rimba Lazuardi (PT. RL) tinggal menyisakan satu agenda utama, yaitu Sidang Putusan yang akan

Saatnya Pengadilan Lingkungan Hidup untuk Keadilan Ekologis

Siaran Pers Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Peringatan Hari Lingkungan Hidup, 5 Juni 2017 Jakarta- Setiap tanggal 5 Juni, seluruh dunia memperingati hari lingkungan hidup dengan berbagai tema yang ditetapkan oleh UNEP setiap tahunnya.[1] Peringatan hari lingkungan hidup selalu diperingati di tengah kenyataan bahwa krisis lingkungan hidup dari waktu ke waktu semakin massif, perubahan iklim

MEMINTA KEADILAN, NELAYAN RAWAI MENGADU KE DPRD RIAU

bertempat diruang rapat Komisi B DPRD Riau beberapa perwakilan Solidaritas Nelayan Kabupaten Bengkalis menemui Komisi B DPRD Riau untuk menyampaikan konflik yang sudah berlarut larut antara nelayan rawai dan nelayan jaring batu sejak 1980 hingga hari ini. Pertemuan dihadiri oleh ketua komisi B, Marwan Yohanes beserta anggota guna mendengar fakta lapangan yang sedang dialami oleh

Meski Diberhentikan Sementara, PT SAL Tetap Beraktifitas di Inhil Riau

Surat penghentian sementara kegiatan PT Setia Agrindo Lestari (PT SAL) yang dilayangkan oleh Pemerintah Daerah Indragiri Hilir tahun 2014 tidak serta merta menghentikan PT SAL beraktifitas di Desa Pungkat Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir. Bahkan turunnya Badan Restorasi Gambut bersama Kementrian Lingkungan Hidup bulan Januari lalu juga tidak memberikan pengaruh terhadap kegiatan pengerusakan lingkungan yang

Analisis Pelanggaran dan Pencabutan Izin PT SAL

    Kabupaten Indragiri Hilir merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Riau.Kabupaten ini mempunyai luas wilayah 1.379.837 hektar atau 15,48% dari total luas Provinsi Riau,yang mana 72,37% daerahnya merupakan lahan gambut dan sekitar 20% diantaranya merupakan gambut yang dikategorikan dalam fungsi lindung karena mempunyai kedalaman lebih dari 3 meter. Investasi di Kabupaten ini didominasi perizinan

NEGARA ALPA: NELAYAN TRADISIONAL RAWAI DIHANTUI JARING BATU

  Pekanbaru—Kamis, 2 Februari 2017 – Sudah 34 tahun konflik antara nelayan (tradisional) rawai di Bengkalis dengan pengusaha penangkap ikan dengan alat jaring batu terjadi. Konflik ini telah memakan korban jiwa dan korban luka, baik secara fisik dan psikis. Nelayan yang dengan arif melakukan aktivitas penangkapan ikan secara tradisional seolah dibiarkan berjuang sendiri menyelamatkan sumber nafkah

Restorasi Ekosistem Lahan Gambut Dan hutan

Keberadaan kanal-kanal di lahan gambut yang demikian banyak, merupakan penyebab keringnya gambut sehingga mudah terbakar. Kebakaran di lahan gambut yang terjadi hampir setiap tahun saat musim kemarau telah menimbulkan kerusakan dan terganggunya ekosistem gambut dalam tingkatan yang sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu diperlukan adanya solusi permanen untuk mencegah kebakaran dimasa yang akan datang, saat ini

Pemberantasan Korupsi di Sektor Kehutanan dan Perkebunan

Korupsi menjadi salah satu persoalan yang sangat akut dan sulit diberantas hingga sekarang. Menurut laporan Global Corruption Barometer (Transparency International Indonesia, 2013) korupsi di Indonesia terjadi secara sistemik dan masif. Suap dan penyalahgunaan wewenang masih marak, sementara lembaga-lembaga yang mestinya memberikan pelayanan, pelindungan dan supervisi justru memiliki integritas yang buruk.  Hal ini juga terjadi di

WALHI RIAU: PRA PERADILAN MEMPERTEGAS LANGKAH LAWAN SP3

Pekanbaru, Senin, 31 Oktober 2016 – Setelah berulang kali aksi semenjak Juli 2016 guna menuntut pencabutan penghentian penyidikan (SP3) 15 korporasi pembakar hutan dan lahan tidak dipenuhi oleh Polda Riau, maka WALHI Riau memutuskan untuk mempergunakan posisi hukumnya untuk membatalkan SP3 tersebut melalui mekanisme praperadilan. Beberapa minggu sebelum pengajuan praperadilan ini, Kapolda Riau mengabulkan tuntutan