Author: Admin Walhi Riau

PENERBITAN SP3 KARHUTLA CACAT PROSEDUR, RAKYAT MENANTI PUTUSAN BERKEADILAN

Pekanbaru, 05 Agustus 2017 – Proses persidangan praperadilan yang dimohonkan WALHI terhadap Polda Riau terkait penghentian penyidikan tiga perkara kebakaran hutan dan lahan atas nama terduga PT. Riau Jaya Utama (PT. RJU), PT. Perawang Sukses Perkasa Indonesia (PT. PSPI) dan PT. Rimba Lazuardi (PT. RL) tinggal menyisakan satu agenda utama, yaitu Sidang Putusan yang akan

PRAPERADILAN, LANGKAH TEGAS TOLAK SP3 POLDA RIAU

Pekanbaru, 31 Juli 2017 – Paska pencabutan permohonan preaperadilan terhadap Polda Riau terkait pengehentian penyidikan perkara karhutla atas nama terlapor PT. Riau Jaya Utama (PT RJU); PT. Perawang Sukses Perkasa Indonesia (PT PSPI) dan; PT. Rimba Lazuardi (PT RL), WALHI kembali mengajukan permohonan yang sama pada tanggal 25 Juli 2017. Permohonan praperadilan ini teregister dengan

PERSIDANGAN TETAP DIPIMPIN SORTA, WALHI RIAU CABUT PERMOHONAN PRAPERADILAN

Pekanbaru, Kamis, 13 Juli 2017 – Pada Rabu, 12 Juli 2017, WALHI Riau secara resmi telah mengirimkan surat dan bertemu langsung dengan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk meminta Sorta Ria Neva diganti hakim lain. Laporan ini didasarkan atas kekhawatiran posisi Sorta sebagai terlapor pelanggaran kode etik hakim. Posisi ini

Polda Riau Tidak Serius Menangani Perkara Penghentian Penyidikan Tiga Korporasi dalam kasus Kebakaran Hutan dan Lahan

Pekanbaru, Rabu, 12 Juli 2017 – Tahapan sidang permohonan praperadilan WALHI terhadap Polda Riau terkait penghentian penyidikan perkara karhutla atas nama PT. Riau Jaya Utama (PT RJU); PT. Perawang Sukses Perkara Indonesia (PT. PSPI); dan PT. Rimba Lazuardi (PT RL) telah memasuki sidang ketiga dengan agenda penyampaian replik oleh WALHI selaku Pemohon. Pengajuan replik tersebut

Polda Riau Tidak Serius Menangani Perkara Penghentian Penyidikan Tiga Korporasi dalam kasus Kebakaran Hutan dan Lahan

Pekanbaru, Rabu, 12 Juli 2017 – Tahapan sidang permohonan praperadilan WALHI terhadap Polda Riau terkait penghentian penyidikan perkara karhutla atas nama PT. Riau Jaya Utama (PT RJU); PT. Perawang Sukses Perkara Indonesia (PT. PSPI); dan PT. Rimba Lazuardi (PT RL) telah memasuki sidang ketiga dengan agenda penyampaian replik oleh WALHI selaku Pemohon. Pengajuan replik tersebut

Cegah Asap, WALHI RIAU Kembali Ajukan Praperadilan terhadap SP3 Polda Riau

  Pekanbaru, Sabtu, 8 Juli 2017 – Lebih enam bulan berlalu, WALHI Riau secara konsisten berjuang melawan penghentian penyidikan 15 perkara kebakaran hutan yang dilakukan oleh Polda Riau. Konsistensi perlawanan ini dilakukan dengan mengajukan praperadilan terhadap penghentian penyidikan perkara kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan oleh Polda Riau kepada tiga terlapor/ terduga, yakni PT. Riau

Saatnya Pengadilan Lingkungan Hidup untuk Keadilan Ekologis

Siaran Pers Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Peringatan Hari Lingkungan Hidup, 5 Juni 2017 Jakarta- Setiap tanggal 5 Juni, seluruh dunia memperingati hari lingkungan hidup dengan berbagai tema yang ditetapkan oleh UNEP setiap tahunnya.[1] Peringatan hari lingkungan hidup selalu diperingati di tengah kenyataan bahwa krisis lingkungan hidup dari waktu ke waktu semakin massif, perubahan iklim

Pasca Pertemuan Daerah Lingkungan Hidup Kelima, Riko Kurniawan Kembali Pimpin Eksekutif Daerah WALHI Riau

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Eksekutif Daerah Riau yang disingkat menjadi ED WALHI Riau resmi dipimpin kembali oleh Riko Kurniawan yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Daerah WALHI Riau pada periode sebelumnya (2013-2017). Melalui Pertemuan Daerah Lingkungan Hidup kelima (PDLH-V) yang diadakan empat tahun sekali dan kali ini diadakan di Hotel Labersa, Kabupaten Kampar pada hari

LAHIRNYA PERMUFAKATAN ADAT MENANDAI PERCEPATAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TANAH OBJEK REFORMA AGRARIA DI RIAU

dominasi investasi terhadap hutan dan lahan di Riau yang jauh dari kata berkeadilan dan mensejahterakan masyarakat, hari ini WALHI Riau bersama Lembaga Adat Melayu Riau mengadakan permufakatan adat bersama dengan pemerintah Provinsi Riau, DPRD Riau, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan beserta perwakilan masyarakat Suku Asli dan masyarakat Melayu Riau guna merumuskan langkah langkah untuk mengambil